Soal Air Bersih, Dinas PMD Dianggap Tidak Tegas

Irwan mengapresiasi keseriusan dan perhatian bupati untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hanya saja, lagi-lagi, perintah bupati tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para bawahannya.

"Persoalan ini seharusnya tidak susah. Hanya butuh keseriusan dari DPMD saja," timpalnya.

Baca juga: Ini 6 Fakta Proyek Strategis Bendungan Ladongi yang Siap Diresmikan Presiden

Di lain sisi, Irwan juga menyoroti kinerja anggota legislatif (Aleg) daerah pemilihan (Dapil) VI yang terkesan hanya bisa berwacana tanpa menunjukkan tindakan konkrit soal keberpihakan dan komitmen mereka untuk mempercepat mengalirnya air bersih.

"Aleg Dapil VI hanya suka berwacana saja. Harusnya mereka panggil rapat DPMD dan PDAM, agar didudukkan bersama persoalan ini. Jangan hanya beretorika seolah-olah berpihak pada masyarakat," cibirnya.

Kabid Keuangan dan Aset Desa DPMD Muna, Ikhsan mengaku sudah melakukan langkah-langkah percepatan dengan mendesak para Pj Kades untuk segera menyetorkan nama-nama calon penerima manfaat.

"Kita sudah minta secepatnya nama-nama itu disetorkan ke PDAM. Karena, sampai saat ini baru dua desa yakni, Mabodho dan Masalili yang sudah selesai melakukan pendataan," ungkapnya.

Pada persoalan kerja sama antara desa  dan PDAM, DPMD sifatnya hanya memfasilitasi. Desa mengalokasikan anggaran penyambungan air bersih itu pada APBDes-nya masing-masing. Sementara untuk teknisnya (biaya penyambungan dan iuran) tergantung pembicaraan desa dan PDAM.

"Kami sebatas memfasilitasi sesuai arahan Pak Bupati. Desa yang sudah menganggarkan di APBDes-nya, jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikan program itu," ungkapnya.

Sementara itu, Andi Sapri, Aleg Dapil VI menerangkan, persoalan air bersih di Kecamatan Kontunaga dan Lohia tidak harus dipolemikkan lagi bagi mereka yang memahami mekanisme penganggaran.

Baca juga: Segel SMAN 1 Marobo Dibuka, Diknas Sultra Ingatkan Tidak Terulang Lagi

Karena untuk penyambungan air bersih ke rumah masyarakat telah siap dianggarkan melalui DD. Namun di balik itu, tidak semua kepala keluarga (KK) yang terakomodir. Pembiayaan penyambungan menggunakan DD hanya diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami sebagai perwakilan masyarakat di Dapil VI, tetap komitmen akan memperjuangkan masyarakat untuk bisa mendapatkan sambungan air bersih," ujarnya.

Politisi PDIP itu berkeinginan masyarakat di Kecamatan Kontunaga dan Lohia bisa mendapatkan sambungan air bersih secara gratis. Namun, lagi-lagi akibat pandemi COVID-19, membuat keuangan daerah yang tadinya telah diporsikan untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat, terkuras untuk menangani COVID-19.

"Kita harus saling memahami. Saya secara pribadi terkadang meneteskan air mata melihat masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun kesulitan mendapatkan air bersih," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPRD Muna itu paham betul dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena, semasa kuliah ketika pulang kampung, ia berpikir dimana letak keberpihakan pemerintah yang tidak pernah hadir untuk menjawab kesengsaraan masyarakat.

Namun saat ini, pemerintah di bawah kendali LM Rusman Emba sudah menjawabnya dengan berhasil meyakinkan Kementrian PUPR dan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae, sehingga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kecamatan Kontunaga dan Napabalano telah terealisasi.

"Prinsipnya, kita harus bersabar. Tidak bisa kita bicara hari ini, lantas besoknya air akan mengalir. Sebab ini menyangkut uang negara yang ada mekanisme pengalokasiannya," terangnya. (A)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali