Soal Air Bersih, Dinas PMD Dianggap Tidak Tegas

Sunaryo, telisik indonesia

Sabtu, 11 September 2021

0 dilihat

Bupati Muna, LM Rusman Emba saat melakukan uji coba air bersih di Kecamatan Kontunaga. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Persoalan air bersih di Kabupaten Muna tak pernah ada selesainya. Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setiap tahunnya bukan menjadi solusi, namun sebaliknya malah menjadi masalah.

Lain lagi dengan rencana penyambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada sembilan desa di tiga kecamatan yang akan dibiayai menggunakan Dana Desa (DD). Kendati telah diinstruksikan oleh Bupati, LM Rusman Emba, program tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

Irwan Sangia, salah seorang warga Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga mengatakan, mandeknya penyambungan air bersih di Kecamatan Kontunaga, Lohia dan Napabalano nampaknya yang menjadi pintu penghalang besar adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Artinya, Kepala PMD, Rustam tak mampu menekan sembilan Pj kepala desa untuk secepatnya mengumpulkan nama-nama calon penerima manfaat.

"Ini bukti ketidaktegasan Kadis PMD yang terkesan mengabaikan instruksi bupati soal percepatan penyediaan air bersih untuk masyarakat," kata Irwan, Sabtu (11/9/2021).

Irwan mengapresiasi keseriusan dan perhatian bupati untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hanya saja, lagi-lagi, perintah bupati tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para bawahannya.

"Persoalan ini seharusnya tidak susah. Hanya butuh keseriusan dari DPMD saja," timpalnya.

Baca juga: Ini 6 Fakta Proyek Strategis Bendungan Ladongi yang Siap Diresmikan Presiden

Di lain sisi, Irwan juga menyoroti kinerja anggota legislatif (Aleg) daerah pemilihan (Dapil) VI yang terkesan hanya bisa berwacana tanpa menunjukkan tindakan konkrit soal keberpihakan dan komitmen mereka untuk mempercepat mengalirnya air bersih.

"Aleg Dapil VI hanya suka berwacana saja. Harusnya mereka panggil rapat DPMD dan PDAM, agar didudukkan bersama persoalan ini. Jangan hanya beretorika seolah-olah berpihak pada masyarakat," cibirnya.

Kabid Keuangan dan Aset Desa DPMD Muna, Ikhsan mengaku sudah melakukan langkah-langkah percepatan dengan mendesak para Pj Kades untuk segera menyetorkan nama-nama calon penerima manfaat.

"Kita sudah minta secepatnya nama-nama itu disetorkan ke PDAM. Karena, sampai saat ini baru dua desa yakni, Mabodho dan Masalili yang sudah selesai melakukan pendataan," ungkapnya.

Pada persoalan kerja sama antara desa  dan PDAM, DPMD sifatnya hanya memfasilitasi. Desa mengalokasikan anggaran penyambungan air bersih itu pada APBDes-nya masing-masing. Sementara untuk teknisnya (biaya penyambungan dan iuran) tergantung pembicaraan desa dan PDAM.

"Kami sebatas memfasilitasi sesuai arahan Pak Bupati. Desa yang sudah menganggarkan di APBDes-nya, jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikan program itu," ungkapnya.

Sementara itu, Andi Sapri, Aleg Dapil VI menerangkan, persoalan air bersih di Kecamatan Kontunaga dan Lohia tidak harus dipolemikkan lagi bagi mereka yang memahami mekanisme penganggaran.

Baca juga: Segel SMAN 1 Marobo Dibuka, Diknas Sultra Ingatkan Tidak Terulang Lagi

Karena untuk penyambungan air bersih ke rumah masyarakat telah siap dianggarkan melalui DD. Namun di balik itu, tidak semua kepala keluarga (KK) yang terakomodir. Pembiayaan penyambungan menggunakan DD hanya diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami sebagai perwakilan masyarakat di Dapil VI, tetap komitmen akan memperjuangkan masyarakat untuk bisa mendapatkan sambungan air bersih," ujarnya.

Politisi PDIP itu berkeinginan masyarakat di Kecamatan Kontunaga dan Lohia bisa mendapatkan sambungan air bersih secara gratis. Namun, lagi-lagi akibat pandemi COVID-19, membuat keuangan daerah yang tadinya telah diporsikan untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat, terkuras untuk menangani COVID-19.

"Kita harus saling memahami. Saya secara pribadi terkadang meneteskan air mata melihat masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun kesulitan mendapatkan air bersih," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPRD Muna itu paham betul dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena, semasa kuliah ketika pulang kampung, ia berpikir dimana letak keberpihakan pemerintah yang tidak pernah hadir untuk menjawab kesengsaraan masyarakat.

Namun saat ini, pemerintah di bawah kendali LM Rusman Emba sudah menjawabnya dengan berhasil meyakinkan Kementrian PUPR dan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae, sehingga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kecamatan Kontunaga dan Napabalano telah terealisasi.

"Prinsipnya, kita harus bersabar. Tidak bisa kita bicara hari ini, lantas besoknya air akan mengalir. Sebab ini menyangkut uang negara yang ada mekanisme pengalokasiannya," terangnya. (A)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali