Soal Efektivitas Kantor Gubernur 22 Lantai, Andap: Kok Gak Ditanya Sama yang Awal?

Adinda Septia Putri, telisik indonesia

Senin, 11 September 2023

0 dilihat

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto (kedua dari kiri) didampingi para pimpinan DPRD saat menyambangi kantor DPRD. Foto: Adinda Septia Putri/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Baru beberapa hari jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto dibombardir pertanyaan oleh awak media. Hal itu terjadi usai kunjungannya ke Kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Senin (11/9/2023).

Salah satu yang ditanyakan adalah tentang pembangunan kantor gubernur 22 lantai. Proyek itu sudah direncanakan sejak masa kepemimpinan Ali Mazi, namun sampai sekarang belum selesai, bahkan baru pondasinya saja yang sedang dibangun.

Sebelumnya, pembangunan itu pernah mendapat tanggapan dari KPK. KPK menyarankan agar pembangunan kantor gubernur dapat ditekan dan difungsionalkan menjadi 8 lantai saja agar lebih efisien dan cepat rampung.

Baca Juga: ASN Soraki Andap di Apel Pertama sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Ngeluh Hujan

Terkait hal tersebut, Andap mengatakan gedung tersebut merupakan bagian dari aset milik negara. Menurutnya di dalam barang milik negara seharusnya ada hitungannya. Termasuk apakah gedung 22 lantai ideal atau tidak dengan jumlah pegawai di lingkup pemerintah provinsi, Andap berkilah seharusnya hal tersebut juga dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kok gak ditanya sama yang awal, betul gak? Ini kan sudah running well," ujarnya.

Ia menyarankan mengenai hal tersebut, dapat ditanya ke Inspektorat mengenai efektivitas gedung tersebut.

Baca Juga: Pisah Sambut Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Siapkan Gebrakan Baru Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Sebelumnya saat pisah sambit pada acara ramah tamah di rujab gubernur, Jumat, (8/9/2023) lalu, Ali Mazi berpesan agar Andap dapat menyelesaikan proyek kantor gubernur yang ia gadang tersebut.

Kata Ali Mazi, kantor gubernur 22 lantai dibangun untuk mengefisienkan kegiatan operasional di lingkup pemerintahan provinsi. Termasuk agar OPD-OPD di Sulawesi Tenggara dapat berkumpul di satu tempat yang sama, sehingga lebih mudah saat dibutuhkan koordinasi. (B)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS