Takut Mogok Saat Mudik Pakai Mobil Listrik? Begini Kata PLN

Adinda Septia Putri, telisik indonesia

Selasa, 04 April 2023

0 dilihat

Salah satu stasiun pengisian bahan bakar listrik umum (SPKLU) di Hyundai Cabang Kota Kendari. Foto: Adinda Septia Putri/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Kendaraan berlistrik saat ini banyak digaungkan pemerintah untuk mengaspal di jalanan di berbagai daerah di Indonesia. Namun nampaknya masyarakat masih skeptis untuk memakainya.

Salah satu yang dikhawatirkan saat memakai kendaraan berlistrik adalah ketika perjalanan yang memakan jarak tempuh beratus-ratus kilometer atau momen mudik Lebaran, adalah kehabisan bahan bakar listrik yang tak tahu harus mengisi dimana.

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan PLN Kendari, Eko Riduwan mengatakan, pengendara listrik tidak perlu khawatir akan hal tersebut, khususnya warga Kota Kendari yang hendak mudik menuju jalur Makassar.

Hal ini karena PLN telah menyiapkan dua titik pengisian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yaitu di halaman Kantor PLN ULP Wua-Wua di Kendari dan di PLN ULP Kolaka. Dua titik SPKLU tersebut dibangun karena berhubungan dengan jalur mudik.

Pihaknya sudah memprediksi jika pengendara mengecas full mobilnya di Kendari, baterainya akan tahan hingga di Kolaka, sehingga dibuatlah SPKLU titik kedua di daerah tersebut sebelum mengisi lagi di SPKLU PLN ULP Palopo Kota di Kota Palopo.

PLN merencanakan pembangunan dua unit SPKLU lagi di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konawe Selatan dan Konawe Utara. Rencananya SPKLU ini akan dibangun akhir tahun 2023 hingga tahun depan, tergantung bagaimana respons pasar mobil listrik.

Baca Juga: Pengguna Mobil Listrik Hyundai di Sultra Baru Tiga Orang

Peran PLN dalam dalam mendukung ekosistem kendaraan berlistrik selain menyediakan SPKLU juga menjadi platform digital dalam setiap pengisian kendaraan berlistrik melalui aplikasinya, PLN Mobile.

Pengisian kendaraan berlistrik dibanderol dengan harga Rp 1.644,52/Kwh. Harga ini diklaim empat kali lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Pengguna kendaraan berlistrik masih belum banyak, menurutnya adalah hal yang wajar dan bertahap. Ia mengakui transisi konsumsi dari suatu produk ke produk lain bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Meski begitu, PLN menarget penggunaan listrik dari penggunaan SPKLU bisa meningkat hingga 40 persen tahun ini.

Dilansir dari Finance.detik.com, PLN total menyediakan 616 SPKLU di 237 lokasi di Indonesia, antara lain di Pulau Jawa sebanyak 171 lokasi, Bali 34 lokasi, Sumatra 35 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 14 lokasi, Maluku 2 lokasi, Nusa Tenggara 9 lokasi dan Papua 2 lokasi.

Tempat yang berbeda, Supervisor Hyundai Galesong Cabang Kota Kendari, Asdy Abdi Toyar mengatakan, belum banyak pengguna mobil listrik Hyundai di Kota Kendari.

Hyundai sendiri saat ini sudah memproduksi tiga varian mobil listrik, yaitu Ioniq, Kona, dan Ioniq 5 yang baru-baru ini dirilis. Pengguna seri pertama mobil listrik Hyundai, Ioniq di Sulawesi Tenggara saat ini baru mantan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, dan Bupati Konawe Utara, Ruksamin. Sementara Ioniq 5 baru terjual satu unit.

Ia mengklaim seri terbaru, Ioniq 5 bisa mencapai jarak tempuh hingga 530 kilometer untuk sekali pengisian baterai full dengan kapasitasnya bisa menampung hingga 70 Kwh.

Hyundai sendiri menyediakan port pengisian tenaga listrik di setiap kantor cabangnya secara gratis kepada pengguna mobil listrik. Menurutnya, pengendara hanya membutuhkan kurang dari satu jam untuk mengisi 100 persen baterainya.

Namun, sejak adanya isu subsidi dari pemerintah sudah banyak orang yang tanya-tanya dan melirik mobil listrik. Subsidi mobil listrik sampai saat ini masih belum diterapkan meski sudah berlaku undang-undangnya sejak 1 April 2023 lalu.

Pria yang akrab disapa Oya itu mengatakan, belum ada arahan yang jelas dari pemerintah untuk produsen mobil listrik, kemungkinan subsidi tersebut akan berlaku paling tidak bulan April ini.

Dilansir dari Republika.co.id, pemerintah resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus.

Baca Juga: Ingin Beli Mobil Listrik? Pertimbangkan 5 Hal Ini

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023, kebijakan ini hanya berlaku tahun anggaran 2023 atau masa pajak mulai April 2023 sampai Desember 2023.

"Pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan masa pajak April 2023 sampai masa pajak Desember 2023," demikian bunyi pasal 5 beleid tersebut.

Dalam pasal 4 beleid juga disebutkan, pemerintah akan memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri minimal 40 persen bagi kendaraan roda empat.

Maka begitu, pembeli hanya membayar pajak pertambahan nilai sebesar satu persen. Sementara, bus listrik yang memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri 20-40 persen, pemotongan pajak pertambahan nilai sebesar lima persen.

“Penentuan merek kendaraan yang memenuhi syarat nilai tingkat komponen dalam negeri ditetapkan Kementerian Perindustrian,” begitu isi beleid tersebut. (A)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS