Tampik Politik Dinasti, Calon Kepala Daerah Milenial Hadir dengan Gagasan

Karakteristik milenial berbeda dengan generasi non milenial. Hal itu yang memberi warna tersendiri dalam topografi politik Indonesia saat ini. Perbedaan paling mencolok di antara keduanya, yakni dalam hal penggunaan media sosial. Milenial hampir tidak bisa dipisahkan dengan telepon seluler (ponsel).

Aktivitas milenial dalam menggunakan ponsel biasanya berjejaring dalam komunikasi melalui media sosial. Fenomena ini turut mempengaruhi perilaku milenial dalam merespon isu-isu politik yang sedang berkembang.

“Dalam usahanya mencari sumber informasi politik, milenial sesuai dengan cirinya menyukai bentuk sosialisasi politik berbasis teknologi dibanding model sosialisasi konvensional. Di antaranya berupa pemberitaan yang berbasis media TV, radio, media daring, dan media sosial dibanding blusukan atau rapat umum,” ungkap Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo dalam diskusi daring PRC Talk #2 bertema Calon Kepala Daerah Muda Bisa Apa, Minggu (26/6/2020).

Dalam diskusi yang dipandu secara apik oleh News Anchor CNN Indonesia Rivana Pratiwi, Rio menjelaskan, milenial cenderung independen dalam menentukan pilihan politiknya.

Meskipun begitu, kata dia, milenial cukup terbuka terhadap informasi. Kelompok pemilih ini cenderung meminta pendapat terkait pilihan politik kepada anggota keluarga inti lainnya ketimbang kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.

Sementara dari sisi pendidikan, sebesar 51,09 persen milenial di Indonesia menempuh pendidikan SLTA ke atas. Sementara sisanya menempuh tingkat pendidikan SMP ke bawah.

“Artinya separuh lebih milenial berpendidikan. Dengan karakter yang terbuka terhadap informasi, kami meyakini inilah secercah harapan bagi perubahan kultur politik di Indonesia yang rasional,” ujar Rio.

Baca juga: PRC: 40 Persen Kepala Daerah Milenial Beraroma Politik Dinasti dan 60 Persen Berurusan dengan KPK

Temuan lain dalam bidang pekerjaan, lanjut Rio, kategori milenial memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga, yakni sebesar 31,8 persen, usahawan 16,7 persen, dan Petani 13,1 persen.

Segmen ibu rumah tangga ternyata cukup besar secara nasional. Perilaku pada segmen ibu rumah tangga memiliki perilaku senang mengkonsumsi tayangan sinetron. Dibutuhkan pendekatan yang berbeda bila dibandingkan dengan karakter milenial yang lebih suka mengakses informasi melalui ponsel. Meskipun konten sinetron sekarang juga bisa diakses lewat ponsel.

Sementara pada dimensi kandidat, menurut Rio, masuknya milenial dalam bursa calon kepala daerah menjadi sebuah berita baik bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Kelompok milenial dianggap lebih “bersih” karena catatan karir politik yang relatif lebih pendek bila dibandingkan kelompok generasi tua.

Merujuk pada data KPU, ada trend kenaikan tingkat keterpilihan milenial pada Pilkada. Pada 2017, tingkat keterpilihan calon kepala daerah milenial sebesar 5,2 persen. Sementara pada 2018, tingkat keterpilihan milenial naik menjadi 10 persen.

“Celakanya dari keseluruhan milenial yang terpilih sebagai kepala daerah pada 2017, 60 persen diantaranya berurusan dengan KPK dan 40 persen merupakan dinasti politik wilayah setempat,” imbuh Rio.

Pendapat senada disampaikan Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, terkait dampak negatif politik dinasti bagi demokrasi.

Menurut Umam, secara legal formal sebenarnya tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Tapi secara etika, politik dinasti memiliki kecenderungan mereduksi nilai-nilai demokrasi.

“Kepemimpinan itu tidak bisa diwariskan secara biologis, tapi ia harus diasah melalui kompetisi,” dia menegaskan.

Selain politik dinasti, hal lain yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi adalah politik identitas.

Eksploitasi politik identitas, Umam menganggap, sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia karena dapat memecah-belah masyarakat. Bahkan residu politik identitas pada Pilpres 2019 lalu hingga kini masih terasa. Meskipun Prabowo Subianto, faktanya, sudah melompat bergabung masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo.

“Saya berharap agar calon kepala daerah milenial pada 2020, benar-benar berhati-hati untuk tidak menggunakan politik identitas dalam berkampanye,” ujarnya.

Menampik isu politik dinasti, para calon kepala daerah milenial hadir dengan gagasan. Bakal Calon Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono mengungkapkan beberapa program yang akan dijajakan pada kampanye nanti. Dhito, biasa anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu disapa, menyampaikan gagasan reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama.

Baca juga: Pasien Positif COVID-19 Tetap Bisa Mencoblos di Pilkada 2020

Salah satu langkah konkret reformasi birokrasi adalah meringkaskan organisasi di bawah Pemkab, yakni dengan membubarkan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) di Kabupaten Kediri.

“Program yang sudah kami siapkan, seperti Dewi atau Desa Wisata mengingat Kediri akan segera memiliki bandara, legalisasi 1.000 UMKM, Baret atau Barisan RT untuk menanggulangi COVID-19, Santripreneur dan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Dhito memaparkan gagasannya.

Begitu pula yang dilakukan Bakal Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan. Pilar menyampaikan visinya agar anak-anak muda di Tangerang Selatan yang rata-rata menyukai teknologi informasi dan otomotif bisa diwadahi.

“Kita akan mewadahi dan mengembangkan hobi dari anak muda melalui creative hub. Hobi dari anak-anak muda jangan sampai tidak tersalurkan dan malah tersalurkan secara tidak tepat. Creative hub itu akan mejadi wadah bagi anak muda Tangerang Selatan untuk berkembang,” ujar anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah itu.

Kemudian, arsitek jebolan Universitas Parahyangan itu melanjutkan, gagasan ruang publik untuk menciptakan aktivitas warga Tangerang Selatan dalam mengembangkan hobi, menggeliatkan perekonomian, dan sarana kehidupan sosial.

“Melalui pengembangan public space yang bagus akan menciptakan ruang-ruang pengembangan perekonomian yang lebih inklusif melalui ruang-ruang publik yang terata dengan rapi dan ikonik,” ujar Pilar.

Sementara itu petahana Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan, pemuda harus yakin dengan dirinya. Pemuda acap kali diragukan kemampuannya untuk menjadi kepala daerah.

Hal itu yang dialami Sutan pada saat maju pertama kali pada 2015 silam. Pada saat dilantik, usianya baru 26 tahun dan dinobatkan menjadi kepala daerah termuda di Indonesia.

“Pada saat saya dilantik sebagai Bupati Dharmasraya, memang banyak yang meragukan,” ujar orang nomor satu di kabupaten yang baru diresmikan pada 2004 silam.

Namun seiring berjalannya waktu, program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bisa menjawab keraguan tersebut. Sutan memandang pembangunan daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.

“Kuncinya adalah melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai masyarakat butuh jalan tapi malah kita bangun mal,” tegas Sutan.

Reporter: Fitrah Nugraha

Editor: Kardin