TPP ASN Muna Barat Tak Bakal Dipotong, Sekda: Sesuai Instruksi Bupati

Putri Wulandari, telisik indonesia

Minggu, 02 Februari 2025

0 dilihat

Sekda Muna Barat, LM Husein Tali sebut TPP ASN tidak terpotong sesuai instruksi bupati. Foto: Putri Wulandari/Telisik

MUNA BARAT, TELISIK.ID – Terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang disebabkan oleh pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat memberikan klarifikasi.

Defisit ini menjadi sorotan publik karena pengangkatan pegawai secara besar-besaran berdampak signifikan pada anggaran daerah. Saat ini, terdapat ketimpangan antara belanja modal dan belanja pegawai, di mana belanja pegawai mencapai 43,94 persen atau sekitar Rp 334,63 miliar dari total APBD sebesar Rp 761 miliar.

Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa defisit anggaran dapat menghambat pembangunan infrastruktur di Muna Barat. DPRD Muna Barat pun berencana melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran TPP ASN.

Baca Juga: Viral Karyawan Hina Honorer Ngantri Pakai BPJS Kesehatan, PT Timah Tbk Kena Getahnya

Anggota DPRD Muna Barat dari Fraksi Demokrat, Agung Darma mengungkapkan, berdasarkan perhitungan dari total APBD Rp 761 miliar, terdapat sisa anggaran sekitar Rp 101 miliar dengan estimasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp 40 miliar.

"Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp 334 miliar, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 100,3 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik sekitar Rp 113 miliar, serta pendapatan lain-lain sekitar Rp 25 miliar, termasuk kapitasi dan non-kapitasi," jelasnya melalui sambungan telepon, Minggu (2/2/2025).

Agung menambahkan, terdapat tambahan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB sebesar Rp 9 miliar. Dengan estimasi total belanja sekitar Rp 660 miliar, masih ada selisih anggaran sekitar Rp 101 miliar.

Selain itu, dalam APBD 2025 juga terdapat pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sekitar Rp 21 miliar dan estimasi utang-piutang dengan pihak ketiga sebesar Rp 19 miliar, yang akan menjadi bagian dari pengelolaan anggaran di tahun berjalan.

Baca Juga: Kabag Ren Polres Wakatobi Naik Pangkat 90 Hari Jelang Pensiun

Sementara itu, Sekda Muna Barat, LM Husein Tali menegaskan, TPP ASN tidak akan dipotong maupun dihapus. Hal ini sesuai hasil koordinasi dengan bupati definitif yang menginstruksikan agar TPP tetap diberikan, namun dengan penyesuaian berdasarkan kinerja ASN.

"TPP tetap ada, tetapi akan disesuaikan berdasarkan beberapa kategori, salah satunya membedakan ASN yang rajin dan yang kurang disiplin. Kami akan menerapkan sistem absensi elektronik berbasis face scan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi anggaran," jelas Husein.

Terkait rencana DPRD meninjau ulang anggaran TPP, Husein menyebut hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Namun, ia menegaskan bahwa arahan bupati terkait TPP sudah jelas dan menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS