Tuai Polemik, Pokja BLP Sultra Batalkan Pemenang Tender GOR Porpov di Buton

"Iya, Pokja 047 melakukan perubahan jadwal tender untuk pekerjaan proyek. Kami juga sudah terima surat pemberitahuan via email," jelas Gunardih Eshaya saat dikonfirmasi, Sabtu (23/4/2022).

Gunardih Eshaya yang juga merupakan Sekretaris Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) Kota Baubau itu mengatakan, adanya perubahan jadwal tender oleh Pokja 047, menegaskan sanggahan keberatan yang dilakukan oleh PT SMC sebagaimana tertuang dalam surat sanggahan bernomor 01/Sanggahan-SMC/IV/2022 perihal Sanggahan Tender/Lelang tertanggal 18 April 2022, diterima oleh Pokja.

"Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi Pokja 047 untuk tidak memenangkan PT Sandi Multi Cipta dalam tender pembangunan gedung, sarana dan prasarana pendukung Porprov," tegas Gunardih Eshaya.

Baca Juga: Tersedia Mudik Gratis Rute Jakarta-Jatim, Lonjakan Pemudik Tembus 16,8 Juta Orang

Tidak lupa, pria yang juga menjabat ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Baubau ini, memberi apresiasi terhadap Pokja 047 yang telah melakukan perubahan jadwal tender.

Diberitakan sebelumnya, PT SMC digugurkan dalam proses tender dengan alasan tidak melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Padahal, dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) dan Addendum Dokumen Pemilihan No 03/P.047/CIPKA/Pemb.Sarpras.Porprov-Buton/2022 tanggal 05 April 2022, tidak ada persyaratan bagi penyedia untuk memasukan atau melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Baik yang tertuang pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bab IV Lembar Data Pemilihan dan Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK). Atas dasar tersebut, PT SMC hanya melampirkan laporan keuangan, meliputi neraca, laporan rugi laba, daftar asset yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Dokumen tersebut telah diupload pada pengunggahan SPSE file company profile perusahaan pada lampiran Pajak Tahun 2021. Menurut PT SMC, laporan keuangan sudah merupakan bagian dari laporan pajak tahunan.

"Dengan demikian alasan Pokja menggugurkan PT Sandi Multi Cipta tidak memiliki alasan yang benar atau tidak subtansi, serta untuk meyakinkan Pokja seharusnya melakukan klarifikasi," kata Pimpinan Cabang PT SMC, Gunardih Eshaya, Senin (18/4/2022).

Sehingga lanjut Gunardih, Pokja Pemilihan 047 atas tindakan tersebut dapat dikatakan telah melakukan Post Bidding. Yaitu, tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan  persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran, yang secara jelas telah dilarang.

Pokja Pemilihan 047 juga dinilai tidak konsinten dengan Model Dokumen Pemilihan (MDP) dan Addendumnya yang telah ditetapkan dalam melakukan evaluasi Penawaran kepada PT MPU. Di mana dalam dokumen itu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk  pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar.

Syarat yang dimaksud adalah, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3xNPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir). Untuk kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan yaitu SI012.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi Cek LPSE, pihaknya mendapatkan bahwa PT MPU hanya memiliki 1 pekerjaan di sub bidang klasifikasi yang sama (SI012). Yaitu pekerjaan pembangunan kolam renang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp 4.373.718.000,00.

Dengan demikian, lanjut Gunardih, jika Pokja Pemilihan mengacu pada LDK tersebut maka PT MPU tidak memenuhi syarat dengan perhitungan 3xNPt (Rp 4.373.718.000x3 = Rp 13.121.154.000), tidak mencapai KD sesuai HPS Rp 15.000.000.000.

Sedangkan, untuk pekerjaan lainnya berdasarkan aplikasi yang sama, pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan dengan SBU sub bidang Klasifikasi SI011 yaitu pekerjaan pembangunan Stadion Lakidende tahun 2021 dan SBU (bukan SBU Sub Klasifikasi SI0012) untuk pekerjaan lainnya.

Anehnya lagi, saat dilakukan pengecekan kebenaran SBU milik PT MPU di server siki.pu.go.id. ditemukan SBU PT Mandava Putra Utama dinyatakan tidak valid atau tidak ditemukan atau tidak berlaku atau masa berlaku telah habis atau belum melakukan perpanjang.

"Itu merupakan syarat wajib. Dengan demikian harusnya PT MPU digugurkan. Berbeda dengan pencarian SBU PT SMC dinyatakan sukses. SBU PT MPU masa berlakunya telah berakhir tanggal 28 Maret 2022 dan tidak dilakukan proses perpanjangan," tambahnya.

Atas dasar tersebut, Gunardih menilai Pokja Pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan salah satu penyedia untuk menggugurkan PT SMC. Oleh sebab itu, Gunardih meminta Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan menetapkan PT SMC sebagai pemenang tender.

"Karena tidak ada alasan untuk menggugurkan perusahaan kami," tutupnya.

Dalam paket pekerjaan tersebut, hanya terdapat dua penawar. Penawar terendah adalah PT SMC dengan nilai penawaran Rp 13.808.394.039 dan peringkat kedua PT MPU dengan nilai penawaran Rp.14.799.847.488. Pengumuman pemenang tender sudah dilaksanakan pada 14 April 2022 dan menetapkan PT MPU sebagai pemenang.

Sekedar diketahui, sesuai Perpres No 12/2021 tentang perubahan atas Perpres No 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 3 huruf a dan b berlakunya Permen PUPR No 14/2020 sampai diterbitkannya PERKA LKPP.

Dan pada tanggal 31 Mei Tahun 2021 terbit PERKA LKPP Nomor 12/2021, sebagaiman dimaksud Pepres tersebut di atas, sehingga Permen PUPR Nomor 14/2020 sesuai Perpres Nomor 12/2021 tidak dijadikan lagi pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat dalam PERKA LKPP Nomor 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada lampiran IV huruf B Model Dokumen Pemilihan.

Baca Juga: Tunggu Perbup, THR ASN Konsel Cair Besok

Untuk persyaratan melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, telah dihilangkan atau ditiadakan sehingga penyedia tidak perlu lagi melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut. (C)

Reporter: Deni Djohan

Editor: Kardin