Warga Tunggu Aksi DPRD Sultra Pimpin Demo Tolak 500 TKA China
Fitrah Nugraha, telisik indonesia
Jumat, 01 Mei 2020
0 dilihat
Rapat paripurna di gedung DPRD Sultra. Foto: Fitrah Nugraha/Telisik
" Kita harap para anggota dewan bisa mencegah kedatangan TKA China itu, kalau perlu dengan demo sesuai dengan yang dikatakan, karena kecil harapan Pemerintah Pusat bisa menolaknya. "
KENDARI, TELISIK.ID - Sejumlah masyarakat kini menunggu aksi unjuk rasa atau demo, yang dijanjikan oleh para anggota legislatif di DPRD Sultra terkait rencana kedatangan 500 TKA China, yang akan dipekerjakan di Morosi Kabupaten Konawe.
Reaksi tersebut merupakan harapan warga terhadap DPRD Sultra, di saat rencana kedatangan 500 TKA China ke Sultra ini telah dapat persetujuan dan tak dapat lagi ditolak oleh Pemerintah pusat, sebagaimana yang tertuang dalam surat Kemenaker tertanggal 15 April, yang ditandatangani Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Aris Wahyudi.
"Kita harap para anggota dewan bisa mencegah kedatangan TKA China itu, kalau perlu dengan demo sesuai dengan yang dikatakan, karena kecil harapan Pemerintah Pusat bisa menolaknya," kata Rahmat, seorang warga Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Jumat (1/5/2020).
Baca juga: Ketua DPRD Sultra Siap Pimpin Demonstrasi Tolak 500 TKA
Pelaku UKM Kota Kendari ini melanjutkan, kedatangan TKA ini jelas sangat merugikan daerah karena merebut lahan pekerjaan masyarakat setempat yang jelas-jelas saat ini terjadi PHK massal.
Belum lagi, tambah dia, TKA ini berasal dari negara pusat COVID-19. Meskipun ada penjagaan kesehatan yang ketat, tapi bisa saja mereka menghadirkan virus, karena virus ini bisa saja menjangkiti orang namun tanpa gejala.
"Memang ini kebijakan tak jelas, kita warga setempat dibatasi keluar rumah, ini malah TKA dibolehkan ke sini. Maka kita tunggu saja DPRD itu yang katanya akan membela rakyat," lanjutnya.
Senada dengan itu, salah satu warga asal Konawe, Mohammad Ardy Agung mengungkapkan, seluruh wakil rakyat wajib turun aksi untuk menolak kedatangan TKA asal China ini.
"Jadi, jika ada wakil rakyat atau politisi atau siapapun yang setuju atau tiba-tiba setuju atas kedatangan mereka, patut diduga ada transaksi oligarki di belakangnya," tegasnya.
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin
