10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Termiskin 2025, Angka Desa Turun Justru Kota Naik Tajam

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 29 Juli 2025

0 dilihat

Kemiskinan menurun nasional, tapi kota alami lonjakan, desa justru membaik. Foto: Repro Disway.

JAKARTA, TELISIK.ID - Penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data resmi.

Meski secara nasional menunjukkan tren menurun, kemiskinan di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan. Data terbaru juga mencatat sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yang masih didominasi oleh daerah di Pulau Jawa.

Menurut BPS, total penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau setara 8,47 persen dari total populasi. Angka ini menurun dibandingkan September 2024, yang kala itu berada di level 8,57 persen.

Namun, penurunan ini tidak berlaku merata, terutama di kawasan perkotaan yang justru mencatat kenaikan signifikan.

“Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa. Atau kontribusinya sekitar 52,66 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional,” ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (29/7/2025).

Sementara itu, di wilayah perdesaan, angka kemiskinan cenderung menurun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan lapangan kerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025, sektor perdagangan menyerap tambahan 900.000 pekerja dan sektor pertanian menyerap 890.000 pekerja baru.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sekitar 220.000 orang. Kenaikan ini cukup mengkhawatirkan, karena terjadi bersamaan dengan klaim pemerintah tentang membaiknya pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Bupati Muna Pakai Strategi Jitu Keluar dari Kemiskinan, Pengangguran dan Rawan Pangan

Salah satu penyebab utama yang disorot adalah ketimpangan kesejahteraan dan tingginya biaya hidup di kota.

“Penurunan kemiskinan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penguatan daya beli masyarakat, dan berlanjutnya beberapa subsidi pemerintah,” tambah Ateng.

Namun, sejumlah ekonom menilai data tersebut perlu ditelaah kembali karena metode penghitungan yang dinilai belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak per Maret 2025:

1. Jawa Timur – 3.875.880 orang

2. Jawa Barat – 3.654.740 orang

3. Jawa Tengah – 3.366.690 orang

4. Sumatera Utara – 1.140.250 orang

5. Nusa Tenggara Timur – 1.088.780 orang

6. Sumatera Selatan – 919.600 orang

7. Lampung – 887.020 orang

8. Banten – 772.780 orang

9. Aceh – 704.690 orang

10. Sulawesi Selatan – 698.130 orang

Meskipun angka secara nasional menurun, Papua Pegunungan masih menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 30,03 persen.

Kritik terhadap data BPS juga datang dari Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. Ia meragukan akurasi metode penghitungan kemiskinan yang digunakan BPS.

“Saya kok sangsi ya dengan penurunan [angka kemiskinan]. Tapi, kalau toh itu menurun mungkin metode pengukuran kemiskinannya memang perlu diperbarui,” kata Esther, mengutip BBC.

Ia menyoroti garis kemiskinan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan yang menurutnya terlalu rendah. Menurutnya, penetapan garis kemiskinan seharusnya memperhitungkan biaya hidup layak, bukan hanya angka minimum.

“Rp20.000 per hari dianggap masih terlalu kecil,” tambahnya.

Selain itu, program bantuan sosial seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Keluarga Harapan (PKH) turut disebut sebagai faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan, meski sifatnya hanya sementara.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.

“Yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan yang sebenarnya itu adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang miskin,” jelas Faisal.

Baca Juga: Angka Kemiskinan di Kota Kendari Turun

Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang yang berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan bantuan tunai yang berisiko menimbulkan ketergantungan.

Ekonom lain, Eko Listiyanto, menyebut penurunan angka kemiskinan masih dalam batas wajar, mengingat survei dilakukan saat ekonomi belum mengalami perlambatan mendalam.

“Ini secara keseluruhan tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan,” kata Eko.

Menurutnya, penurunan jumlah penduduk miskin tidak bisa langsung diartikan sebagai peningkatan taraf hidup. Kelas rentan miskin dan menengah justru mengalami penurunan daya beli yang berdampak pada konsumsi nasional.

“Kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar, yaitu 84 persen dari total konsumsi,” tambah Faisal, mengingatkan pentingnya memperhatikan kelompok ini.

Secara keseluruhan, data kemiskinan 2025 menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah. Meski angka nasional menurun, disparitas antardaerah, kenaikan kemiskinan di kota, dan ketergantungan pada bansos menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan masih membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS