AJP Reses, Masyarakat Minta Perbaikan Drainase dan Pelebaran Jalan
Musdar, telisik indonesia
Senin, 31 Mei 2021
0 dilihat
AJP (masker kuning). Foto: Musdar/Telisik
" AJP menyebutkan, masyarakat mayoritas meminta dirinya untuk menyempaikan ke pemerintah agar ada perbaikan saluran drainase "
KENDARI, TELISIK.ID - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP), menggelar reses masa sidang II Tahun 2020-2021.
Reses hari pertama dilaksanakan di Kompleks BTN Kendari Permai, Jalan Terong, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Senin (31/5/2021) sore.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini, menemui puluhan konstituennya dengan maksud menyerap aspirasi mereka.
AJP mengatakan, ada beberapa permintaan konstituennya yang disampaikan saat reses.
Ia menyebutkan, masyarakat mayoritas meminta dirinya untuk menyampaikan ke pemerintah agar ada perbaikan saluran drainase.
Baca Juga: Ratusan Karamba Dua Kelurahan akan Dibongkar, Warga Melawan
Sebab, drainase yang difungsikan masyarakat kompleks itu adalah yang dibangun oleh developer puluhan tahun lalu, dan saat ini kondisinya sudah tidak berfungsi dengan baik.
"Ketika hujan deras, kadang air meluap karena daya tampungnya sudah tidak mampu menampung air hujan," kata dia.
Selain drainase, masyarakat BTN Kendari Permai juga meminta supaya jalan alternatif warga sepanjang 1.8 kilometer supaya diperbaiki dengan cara dilebarkan lagi.
Politisi yang beken dengan tagline 'Kendari Bisa!' ini mengatakan, walaupun nantinya ia berhasil memperjuangan aspriasi warga di Jalan Terong itu, namun yang menjadi persoalannya bagaimana dengan pembebasan lahannya.
Sebab, menurut dia, untuk di wilayah tersebut, merupakan gawenan pemerintah kota. Makanya hal tersebut harus ada sinergitas antar provinsi dan kota.
Baca Juga: Pemkab Koltim Raih WTP Ketiga
"Tapi saya akan fokus ke jalannya dulu, untuk pembebasan lahannya itu terserah pak Wali Kota," jelas AJP.
Untuk actionnya, lanjut AJP, dari dua pokok usulan masyarakat, dirinya akan memperjuangkan di pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 mendatang.
"Kita usahakan di APBD 2022 sudah masuk, tapi yang saya inginkan ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, supaya jelas pengusulannya," tandasnya. (B-Adv)
Reporter: Musdar
Editor: Fitrah Nugraha
