Bapenda Kota Kendari Bagi 4.881 Lembar Tagihan PBB Warga Kecamatan Kendari

Sumarlin, telisik indonesia
Selasa, 15 Maret 2022
0 dilihat
Bapenda Kota Kendari Bagi 4.881 Lembar Tagihan PBB Warga Kecamatan Kendari
Kepala Bapenda Kota Kendari menyerahkan SPPT pada lurah se-Kecamatan Kendari. Foto: Sumarlin/Telisik

" Penyaluran SPPT ini dimulai dari Kecamatan Kendari dan akan dilanjutkan di 10 kecamatan lainnya "

KENDARI, TELISIK.ID - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari mulai menyalurkan sebanyak 4.881 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Camat Kendari, Selasa (15/3/2022).

Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita menjelaskan, penyaluran SPPT ini dimulai dari Kecamatan Kendari dan akan dilanjutkan di 10 kecamatan lainnya.

Sri Yusnita menjelaskan, tahun 2021 Kecamatan Kendari merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tingkat kepatuhan cukup tinggi yakni 74,53 persen.

"Meskipun tinggi, persentasenya menurun dari tahun 2020 sebesar 90 persen, tapi ini mungkin ada sejumlah masalah," katanya.

Dia juga meminta partisipasi aktif camat, lurah dan RT/RW dalam menyampaikan SPPT pada masyarakat agar target bisa tercapai, apalagi tahun 2022 ada kenaikan besaran honor RT/RW dari Rp 500 ribu menjadi  Rp 800 ribu termasuk kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS).

"Pak Camat dan Pak Lurah harus tegas tidak memberikan pelayanan tertentu pada warga yang belum membayar PBB," tambahnya.

Baca Juga: Jumlah Pencaker Kota Kendari Capai 2.413 di Tahun 2021

Sementara itu  Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kendari LD Rudiani menjelaskan, sudah tiga tahun terakhir Kejaksaan Negeri Kendari bekerja sama dengan Bapenda untuk mengoptimalkan pendapatan daerah Kota Kendari.

"Bagaimana kita memback-up Bapenda dalam memaksimalkan PAD," ungkapnya.

Menurut dia, meskipun melakukan pendamping namun Kejaksaan lebih mengedepankan cara persuasif dengan memberikan penjelasan agar masyarakat mau membayar pajak tepat waktu sehingga target pembangunan yang telah disusun bisa tercapai.

"Kita ingin melihat bagaimana pembangunan di Kota Kendari bisa maju, dengan memaksimalkan PAD dari pajak sehingga butuh kerjasama semua pihak," tambahnya.

Baca Juga: Pengantre Membludak, Disperindag Tambah 600 Kupon Minyak Goreng

Sedangkan Camat Kendari, Maluadi Poto meminta lurah dan RT/RW untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari PBB karena Kota Kendari tidak memiliki sumber daya alam seperti daerah lain yang punya pertambangan maupun perkebunan.

"Kendari hanya mengandalkan sektor jasa sehingga butuh dukungan kita semua untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, karena semua honor RT/RW honor imam masjid dan TPP kita dari PAD," ungkapnya.

Dia menambahkan, terjadinya penurunan pendapatan PBB karena lima kelurahan di Kecamatan Kendari terkena proyek pembangunan jalan Kendari Toronipa, sehingga banyak warga yang kehilangan kepemilikan tanah. (A-Adv)

Reporter: Sumarlin

Editor: Haerani Hambali

Artikel Terkait
Baca Juga