Bawaslu Waspadai Panitia Ad Hoc Pesanan Elit Politik

Musdar, telisik indonesia

Minggu, 12 Januari 2020

0 dilihat

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Uddu. Foto: Mus/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Bawaslu Sultra bakal mengawal perekrutan panitia Ad Hoc Pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca Juga: Anak Bupati Konawe Bakal Persunting Putri Bupati Jeneponto

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kecurangan dalam perhelatan pilkada di tujuh kabupaten di Sultra.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu telah membeberkan bahwa pada pemilu 17 April 2019 lalu banyak laporan masuk ke Bawaslu, penyelenggara pemilu (PPS dan PPK) yang melakukan pelanggaran, sehingga kali ini diperlukan langkah-langkah pengawasan yang serius.

Hamiruddin menerangkan, dia khawatir jikalau perekrutan PPK maupun PPS mengakomodir 'pesanan' para elit politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ataupun PPS maupun PPK yang lulus karena membayar. Untuk itu, Bawaslu telah menyampaikan kepada KPU agar melakukan perekrutan berdasarkan kompetensi.

Selain berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota untuk bersama-sama mengawal perekrutan tersebut.

"Jadi kita harapkan PPK maupun PPS yang lulus itu adalah murni karena kemampuannya," ungkapnya, Sabtu (11/1/2020).

Demi menciptakan pilkada yang jujur dan demokratis, Bawaslu mengimbau kepada semua pihak khususnya masyarakat di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada  yaitu Muna, Koltim, Konut, Konkep, Konsel, Wakatobi dan Butur, untuk bersama-sama memastikan tidak ada pelanggaran dalam pilkada.

Diketahui, sebelumnya, KPU Sultra menargetkan perekrutan PPK berjumlah 465 orang dari 93 kecamatan, PPS 3.270 orang dari 1.090 desa/kelurahan, sementara KPPS 13.870 orang dari 1.941 TPS. Sementara penjadwalan pembentukan PPK akan dilaksanakan pada 15 Januari -14 Februari  dan pembentukan PPS bakal dilaksanakan 15 Februari- 14 Maret 2020.

Reporter: Mus
Editor: Rani