BKKBN Sulawesi Tenggara Dorong Pemda Proaktif Cegah Stunting
Fitrah Nugraha, telisik indonesia
Selasa, 07 Maret 2023
0 dilihat
Rapat audiensi dan koordinasi bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara dan dinas terkait di Konawe Utara. Foto: Dok. BKKBN Sulawesi Tenggara
" Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting mendorong pemerintah daerah agar proaktif dalam mengatasi masalah stunting "
KONAWE UTARA, TELISIK.ID – Salah satu masalah yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara adalah stunting. Berbagai upaya pun dilakukan agar angka stunting di Bumi Anoa bisa mengalami penurunan.
Karena stunting ini menjadi masalah bersama, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pemerintah daerah agar proaktif dalam mengatasi masalah stunting.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan pada rapat audiensi dan koordinasi bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbagai lintas sektor dinas terkait di aula Graha Kencana Konasara Kabupaten Konawe Utara, Rabu (1/3/2023).
Pada kesempatan itu, Plh. Sekertaris Daerah Konawe Utara, Tasman mengungkapkan, angka stunting di Kabupaten Konawe Utara menduduki urutan kedua yang mengalami penurunan.
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), persentase data stunting Kabupaten Konawe Utara turun yakni dari 29,5 persen pada tahun 2021 menjadi 21.6 persen di tahun 2022.
Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara melalui Ketua Tim Kerja Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Agus Salim, mengapresiasi Kabupaten Konawe Utara dalam kerja kerasnya menurunkan angka stunting.
Olehnya itu, Agus berharap, angka stunting di Konawe Utara dapat turun menjadi zero stunting.
Baca Juga: Upaya BKKBN Sulawesi Tenggara Turunkan Stunting dengan Libatkan Mitra Strategis
Menurut Agus, upaya dalam percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dalam berbagai hal, di antaranya peran pemerintah daerah untuk menerapkan bapak/bunda asuh anak stunting yang dapat memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang berisiko stunting.
Kemudian sinkronisasi data pemberian bantuan pada keluarga berisiko stunting untuk menghindari pemberian bantuan yang tumpang tindih, sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan aplikasi Elsimil untuk para calon pengantin (catin).
“Mengakses aplikasi Elsimil tiga bulan pra-nikah nikah untuk para catin sehingga bisa terdeteksi dari awal agar bisa menentukan sasaran intervensi kasus stunting,” Kata Agus.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agama Konawe Utara tengah gencar melakukan sosialisasi program pranikah ke sekolah-sekolah. Kementerian Agama sepakat tidak akan menghadiri dan akan membuat surat penolakan terhadap KUA terkait pernikahan di bawah umur.
Dari kebijakan itu, maka tidak akan ada proses pernikahan di usia 17 tahun dan diwajibkan 3 bulan pranikah ada surat keterangan dari BKKBN dan posyandu.
Olehnya itu, Agus menambahkan, perlunya regulasi yang sejalan antara kepala desa dan Kementerian Agama untuk mengeluarkan surat keterangan izin nikah, serta mewajibkan semua keluarga yang mempunyai balita untuk mengikutkan posyandu.
Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk menyusun strategi bersama bupati dan melibatkan seluruh lintas sektor agar bisa memantau seluruh kegiatan yang dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pada kesempatan yang sama, Program Manager Bidang Data Evaluasi dan Pemantauan Satgas Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara, Hans Aristarcus Rompas mengatakan, peran proaktif dari pemerintah daerah dalam hal ini Tim Percepatan Stunting Kabupaten Konawe Utara sangat dibutuhkan.
“Peran pemerintah daerah dalam hal ini Tim Percepatan Stunting Kabupaten Konawe Utara bisa lebih proaktif lagi kemudian bagaimana bisa memberikan kontribusinya terhadap inovasi dan terobosan terhadap percepatan penurunan stunting,” ujar Hans.
Dari delapan aksi konvergensi yang telah dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator Prevalensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Konawe Utara mengatakan, sistem menejemen data stunting mengalami kelemahan di kecepatan dan ketepatan sinkronisasi data, namun hal ini terus dimaksimalkan di tahun 2023.
Baca Juga: Rp 5,2 Miliar APBD Muna Barat Digeser Guna Tekan Stunting
Selain itu, Dinas Kesehatan Konawe Utara menyampaikan masalah program suplai makanan tambahan yang membutuhkan pengawasan khusus setiap harinya, selain itu juga adanya penambahan kasus stunting yang telat terdeteksi, terjadi karena kurang aktifnya posyandu di masyarakat.
Sementara Dinas DPMD mengatakan, penganggaran dana desa untuk stunting sudah dialokasikan sebesar 10 persen baik intervensi secara tidak langsung maupun intervensi secara langsung sebagai upaya penurunan kasus stunting di Kabupaten Konawe Utara.
Dari hasil rapat tersebut diperlukan rapat evaluasi setiap bulannya untuk menghindari pemberian bantuan salah sasaran terhadap keluarga yang berisiko stunting setiap tahun dari BKKBN, melakukan verifikasi dan validasi data dalam hal ini Ibu hamil, catin yang setiap tahun mengalami perubahan.
Diketahui, pada kesempatan audiensi ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Konawe Utara serta berbagai strategi dan solusi dalam upaya menurunkan data stunting terkhusus di wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2023 ini. (A-Adv)
Penulis: Fitrah Nugraha
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
