DPRD Apresiasi Capaian Kerja Pj Bupati Muna Barat
Putri Wulandari, telisik indonesia
Selasa, 11 Juli 2023
0 dilihat
Penyerahan dokumen Raperda Muna Barat tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Foto: Putri Wulandari/Telisik
" Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Muna Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 616,2 miliar dari jumlah yang dianggarkan "
MUNA BARAT, TELISIK.ID - Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Muna Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 616,2 miliar dari jumlah yang dianggarkan.
Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan, dari jumlah yang dianggarkan pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 616,2 miliar, sementara belanja daerah sebesar Rp 677,2 miliar.
"Pelaksanaan APBD tahun 2022 telah beberapa kali dilakukan pergeseran anggaran, dan tidak keluar dari regulasi," ungkap Bahri, Selasa (11/7/2023).
Dalam pergeseran anggara itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, pasal 68 dan 69, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala daerah dapat mengeluarkan anggaran di APBD dengan syarat memenuhi kriteria darurat dan mendesak.
Baca Juga: Pj Bupati Imbau Masyarakat Muna Barat Bersinergi Rayakan HUT ke-9
Maka dengan pergeseran anggaran itu, volume pendapatan dan belanja daerah mengalami kenaikan maupun penurunan. Di mana kenaikan pendapatan daerah mencapai Rp 13,1 miliar atau naik dua persen, dari pendapatan daerah sebesar Rp 603,1 miliar, setelah pergeseran menjadi sebesar Rp 616,2 miliar.
Sementara belanja daerah mengalami penurunan senilai Rp 105,9 miliar atau 15 persen, semulanya belanja daerah sebesar Rp 807,8 miliar, setelah pergeseran senilai Rp 701,1 miliar.
Untuk itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah, pemda mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengintensifkan realisasi penerimaan daerah tahun 2022.
Di mana, anggaran pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp616,2 miliar dan dapat terealisasi senilai Rp677,2 miliar atau 109,90 persen.
Sesuai hasil rincian, penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah yang direncanakan senilai Rp 26 miliar, sedangkan realisasi senilai Rp 22 miliar atau 87,6 persen.
Untuk bagian pendapatan anggaran transfer yang direncanakan senilai Rp 590,2 miliar dan realisasi senilai Rp 654,6 miliar atau 110,91 persen.
Selanjutnya, anggaran belanja daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2022, setelah melakukan pergeseran anggaran direncanakan Rp 701,2 miliar dan yang terealisasi senilai Rp 669,4 miliar atau 95,47 persen.
Kemudian pada tahun anggaran 2022, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) per 31 Desember 2022 senilai Rp 92,8 miliar.
Raperda Pertanggungjawaban itu telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dan atas audit LKPD tahun anggaran 2022. Untuk itu, Pemda Muna Barat meraih atau mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke tujuh kali berturut-turut.
Selanjutnya, penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 mendapatkan apresiasi dari seluruh fraksi di DPRD Muna Barat, yaitu Fraksi Nasdem, Golkar, Amanat Demokrasi Pembangunan Indonesia Raya dan Perjuangan Bangsa.
Mewakili Fraksi Perjuangan Bangsa, La Ode Rafiudin memberikan apresiasi ke Pemda Muna Barat atas capaian kinerja dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Serta memberikan apresiasi terkait penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 tepat waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Langkah Strategis Pemda Muna Barat Tingkatkan Kapasitas Koperasi dan UKM
“Kami dari Fraksi Perjuangan Bangsa memberikan apresiasi kepada Pemda Muna Barat yang telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke tujuh kali berturut-turut," ungkapnya.
Ia berharap, capaian itu tidak hanya sampai di situ saja, tetapi Pemda Muna Barat terus melakukan evaluasi atas capaian tersebut, sehingga ke depan dapat menjadi acuan dan referensi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun selanjutnya.
“Pada prinsipnya Fraksi Perjuangan Bangsa dan seluruh fraksi yang ada di DPRD Muna Barat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, untuk dibahas pada sidang berikutnya,” tandasnya. (B)
Penulis: Putri Wulandari
Ekditor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
