Deretan Persoalan Dialog AMIN, Anies: Buruh Ilegal di Sulawesi Tenggara Kita Pulangkan

"Kami selalu dipertentangkan dengan penambangan, padahal notabenenya, pulau kami merupakan pulau kecil yang ada di Sulawesi Tenggara," tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2017, sudah menetapkan pelarangan penambangan di pulau-pulau kecil, tapi yang terjadi di pulau Wawoni’i malah pertambangan terus berjalan.

Ia mengaku, mereka sudah berapa tahun telah melakukan aksi demonstrasi untuk melarang aktivitas pertambangan tersebut, tetapi sampai saat ini proses penambangan terus berjalan.

Peserta lain, Muhammad Syawal, seorang fresh graduate, mengungkapkan masalah mereka dalam mencari kerja, seperti mendaftar buruh, mereka perlu menyediakan ongkos dan dibuat susah dengan adanya orang dalam.

“Di Sulawesi Tenggara ini salah satu penyalur tenaga kerja terbanyak adalah buruh, akan tetapi persoalannya, untuk mendaftar saja itu perlu ongkos, kita juga harus punya ordal,” ucapnya di hadapan Anies.

Baca Juga: Beli Oleh-Oleh, Anies Baswedan Borong Kacang Mete dan Kain Tenun Khas Sulawesi Tenggara

Disisi lain, perwakilan buruh bangunan, menyampaikan keluhan mereka yang meliputi persoalan gaji yang masih kecil, tidak memiliki jaminan sosial dan tempat tinggal mereka.

Sedangkan, perwakilan buruh tambang juga mempersoalkan upah buruh lokal yang masih kecil dibandingkan dengan upah buruh.

Setelah mendengar beberapa aspirasi buruh dan masyarakat, Anies Baswedan mengatakan, apa yang ia dengar merupakan kabar yang tidak mengenakkan yang dialami masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Semua yang disampaikan, bukan kabar yang mengenakkan, yang disampaikan adalah kenyataan tentang ketimpangan, kenyataan perhatian yang tidak setara, kebijakan yang tidak berkeadilan,” terangnya dihadapan para warga yang hadir.

Ia menjelaskan, dengan masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang ingin mereka perjuangkan bersama-sama, untuk mengubahnya menjadi Indonesia yang adil bagi semua.

Menjawab persoalan upah dan tenaga kerja asing, Anies Baswedan, menegaskan semua tenaga kerja ilegal tidak boleh lagi berada khususnya di Sulawesi Tenggara.

“Khususnya di sini, semua tenaga kerja ilegal tidak boleh lagi berada di tanah kita, dan harus diaudit, negara tidak boleh diam menyaksikan orang-orang ilegal itu masuk,” jawabnya dengan sahutan teriakan “betul” dari para partisipan.

Ia menerangkan, bahwa ini persoalan harga diri, bagaimana bisa membiarkan orang-orang ilegal bekerja di tanah air, lalu diberi gaji berlipat dari tenaga kerja lokal.

Menjawab persoalan mencari kerja yang sulit, Anies menerangkan keadaan pengembangan ekonomi yang terjadi saat ini, dimana kegiatan ekonomi hanya padat modal dan tidak padat karya. Sehingga penyerapan tenaga menjadi berkurang.

“Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi, lalu dibangun kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan usaha yang terjadi selama delapan tahun terakhir ini adalah kegiatan padat modal, tapi tidak padat karya. Sehingga pertumbuhan ekonominya terjadi tapi penyerapan tenaga kerja kurang," ujarnya.

Karena itu ke depan yang mau didorong, investasi yang menyerap tenaga kerja , supaya mereka yang selesai sekolah, kuliah, ada lapangan pekerjaan, UMKM itu paling cepat.

Menjawab persoalan buruh bangunan, Anies mengatakan, hal tersebut menjadi agendanya karena buruh bangunan tidak memiliki jaminan sosial, jaminan perlindungan.

Baca Juga: Anies Disambut Warga Minta Bebaskan Diskriminasi Perusahaan Tambang Torobulu

“Lihat semua bangunan yang ada di sini, dibalik bangunan itu, ada jasa buruh bangunan, insyaallah ini bagian yang ingin kami perbaiki, sehingga sektor bangunan pun akan bisa tumbuh,” katanya.

Sebagai penutup, Anies Rasyid Baswedan, menjanjikan pada masyarakat Sulawesi Tenggara, bahwa pihaknya akan membuat kebijakan yang berkeadilan, dan bila ada peraturan yang tidak memenuhi unsur keadilan, maka itu akan dikoreksi.

Bila ada pelaksanaan yang menyimpang termasuk pulau-pulai kecil seperti pertambangan di pulau Wawoni’i, yang melakukan pelanggaran, maka hal tersebut tidak akan dibiarkan tanpa memberikan sanksi.

Setelah selesai menjawab semua aspirasi masyarakat, Anies Baswedan meninggalkan tempat dialog sambil berfoto bersama dengan warga yang hadir, kerumunan pendukung, memadati jalur keluarnya hingga berdesak-desakan sambil menyerukan “Anies Presiden”.

Arsyad Abdullah, Ketua Harian Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIS), menjelaskan Dialog AMIN adalah bentuk penyerapan aspirasi para buruh dan nelayan di Sulawesi Tenggara.

"Harapannya, dengan dialog ini, pak Anies, sebagai capres nomor urut 1, bisa mengetahui problem yang dialami masyarakat, khususnya tentang kaum buruh dan nelayan," ungkapnya.

Sebelumnya, acara yang diagendakan adalah Desak Anies, tapi karena keterbatasan waktu, pihak penyelenggara akhirnya memutuskan untuk merubah konsep menjadi Dialog AMIN. (A)

Penulis: Apriadi Mayoro

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS