Dewan Busel Pertanyakan Kelanjutan Proyek Air Bersih di Batuatas
Deni Djohan, telisik indonesia
Kamis, 11 Februari 2021
0 dilihat
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung Lamaindo. Foto: Deni Djohan/Telisik
" Kita baru dikonfirmasi oleh pihak PDAM, katanya mereka tidak bisa datang. Alasannya, biarkan proses hukumnya sudah berjalan. Jadi biarkan mereka fokus pada proses hukum. "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Proyek jaringan sambungan air bersih PDAM Buton Selatan (Busel) yang diduga menabrak sejumlah aturan terus bergulir.
Sejumlah anggota dewan juga ikut menyoroti kinerja PDAM dan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dan Pemerintah daerah terkait polemik sambungan air bersih tersebut, Selasa (9/2/2021) kemarin.
Sayangnya, polemik yang disuarakan Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Penyambung Lidah Rakyat (Gempur) harus kembali tertunda mengingat tak satupun perwakilan PDAM menghadiri pertemuan RDP tersebut.
Padahal, banyak hal yang harus dijelaskan pihak PDAM terkait proyek pemasangan sambungan jaringan air bersih yang telah menelan anggaran daerah hingga puluhan miliar rupiah, termasuk dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2019 lalu.
Alasannya, kasus tersebut tengah bergulir di kepolisian sehingga tak perlu lagi diberikan penjelasan.
"Kita baru dikonfirmasi oleh pihak PDAM, katanya mereka tidak bisa datang. Alasannya, biarkan proses hukumnya sudah berjalan. Jadi biarkan mereka fokus pada proses hukum," ungkap pimpinan sidang RDP, Pomili Womal.
Baca juga: Polres dan NU Muna Susun Strategi Cegah Faham Radikalisme
Pada RDP sebelumnya, salah satu anggota DPRD Busel dari PDIP, Dodi Hasri sempat mempertanyakan kelanjutan proyek pengadaan air bersih di Kecamatan Batuatas yang menelan anggaran daerah sebesar Rp 3 miliar.
Pasalnya, proyek tersebut telah berhenti. Sementara air bersih yang dijanjikan itu belum kunjung ada.
"Harus kita akui PDAM kita bermasalah. Karena itu harus intens kita membahas persoalan ini. Bagaimana soal pemasangan, bagaimana di Batuatas sampai saat ini belum dapat air. Ini memang harus dibicarakan secara intens sebagai tupoksi kita sebagai lembaga pengawasan," terang Dodi Hasri saat menanggapi aspirasi Gempur pekan lalu.
Senada dengan itu, Legislator PKS La Muhadi menilai, soal kasus PDAM harus diperjelas. Misalnya, jika terjadi potongan pipa harus diketahui apakah pipa induk atau pipa sambungan ke rumah warga.
"Jadi kita harus tau kenapa tiba-tiba pipa itu dicabut di Majapahit. Pak Sekwan tolong dicatat ya," terang ketua DPD PKS Busel itu.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II, Pomili Womal itu dihadiri asisten dua pemerintahan, La Ode Mpute selaku perwakilan Bupati beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hadir pula wakil ketua I DPRD Busel, Aliadi termasuk para anggota, di antaranya La Ode Amal (Hanura), H. Harnu (PDIP), Wa Kodu (PPP), La Nihu (Golkar) La Hijira (Golkar), Taufik (Gerindra), La Saali (Hanura), Karlina (PDIP) dan Arlin (Demokrat). (B)
Reporter: Deni Djohan
Editor: Fitrah Nugraha
