Fraksi PBB Tuding Pj Bupati Kolaka Utara Tak Serius Urus Nasib Puluhan P3K yang Kelulusannya Dianulir BKN RI
Muh. Risal H, telisik indonesia
Kamis, 21 Maret 2024
0 dilihat
Anggota Pansus DPRD dari Fraksi PBB, Irwan Amir saat rapat bersama petinggi Kanreg IV BKN Makassar. Foto: DPRD Kolaka Utara
" Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) menuding Pj Bupati Kolaka Utara tidak serius menyelesaikan nasib 24 honorer tenaga kesehatan yang kelulusannya sebagai PPPK dibatalkan sepihak oleh BKN "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) menuding Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara tidak serius menyelesaikan nasib 24 honorer tenaga kesehatan (nakes) yang kelulusannya sebagai PPPK dibatalkan sepihak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Pernyataan itu disampaikan anggota F-PBB, Irwan Amir yang turut terlibat dalam panitia khusus (pansus) bentukan DPRD untuk menyelesaikan masalah yang menimpa puluhan honorer nakes ini.
Sikap Pj Bupati Kolaka Utara yang hanya mendelegasikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM dan Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara mendampingi Pansus DPRD, di mata Politikus PBB ini dianggap sebagai bentuk abai pemerintah daerah atas nasib 22 honorer nakes tersebut.
"Kami menilai Pemkab Kolaka Utara tidak ada keseriusannya menyelesaikan masalah ini. Buktinya, mereka hanya menugasi dua instansi terkait mendampingi kami, beda dengan beberapa daerah yang alami kasus serupa bupati dan sekdanya langsung turun tangan," terangnya, Kamis (21/3/2024).
Untuk itu Irwan meminta Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding terlibat langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi para honorer yang berprofesi sebagai bidan.
"Minimal sekda selaku Ketua Panitia seleksi CPNS dan PPPK Kolaka Utara yang diutus, masalah ini urgen dan serius karena menyangkut nasib serta masa depan seseorang," ujarnya.
Baca Juga: Dua Fraksi Ancam Tolak LPJ Bupati Kolaka Utara jika Tak Serius Selesaikan Kasus PPPK Nakes yang Batal Lulus
Mirisnya lagi, lanjut dia, Pj Bupati Kolaka Utara sama sekali belum pernah menemui dan berkomunikasi langsung dengan para korban PPPK yang dianulir kelulusannya oleh BKN RI.
"Ini makin menandakan kalau pemerintah daerah tidak memiliki perhatian terhadap warganya," tuding Irwan.
Eks Kades Pasampang ini menegaskan, jika Pj Bupati dan Sekda Kolaka Utara tidak turun langsung hingga akhirnya 22 nakes tersebut benar-benar tidak diluluskan, maka Fraksi PBB turut serta menolak LKPJ Pj Bupati Kolaka Utara dalam rapat Paripurna DPRD yang bakal digelar April 2024.
"Kami pastikan ikut Fraksi PKB dan Demokrat menolak LKPJ Bupati Kolaka Utara," tegasnya.
Senada, Ketua Fraksi PKB, Muhammad Syair menyatakan keterlibatan Pj Bupati Kolaka Utara amat penting jika ingin hasilnya maksimal, sebab masalah yang dihadapi puluhan nakes ini akan bersinggungan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau kadis atau kabid yang diutus kami pesimis akan berhasil. Ini bukan soal ragu, namun soal keseriusan mengurus orang banyak," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kolaka Utara, Mawardi Hasan membantah tudingan para dewan terkait keseriusan pemerintah daerah menyelesaikan masalah pembatalan kelulusan puluhan PPPK nakes Kolaka Utara.
Baca Juga: BKN Batalkan Kelulusan Puluhan PPPK Nakes Kolaka Utara, DPRD Siap Kawal Sampai Pusat
"Kita sudah berupaya sejak pemberkasan, hanya tidak diumumkan setiap kegiatan dan pimpinan sudah mewanti-wanti agar dikawal dan setiap saat dikontrol. Hanya memang hasilnya belum sesuai harapan," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan honorer nakes yang awalnya dinyatakan lulus oleh BKN RI usai mengikuti pendaftaran, seleksi administrasi (pemberkasan) dan tes CAT sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 kelulusannya kembali dianulir instansi yang sama dengan dalih tidak memenuhi syarat (TMS).
Diketahui, tidak hanya di Kolaka Utara, kejadian serupa juga dialami daerah lainnya bahkan lebih dari 400 nakes yang berprofesi bidan alami nasib sama di Kolaka Utara. (A)
Penulis: Muh. Risal H
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
_(78).webp)
