Ketua Fraksi PKB Luruskan Pemantik Gejolak Penolakan Pj Bupati di Masa Transisi
Muh. Risal H, telisik indonesia
Jumat, 15 September 2023
0 dilihat
Ketua Fraksi PKB DPRD Kolaka Utara, Muh Syair. Foto: Diskominfo Kolaka Utara
" Meski Pj Bupati Kolaka Utara baru telah dilantik, namun bias dari dinamika dan gejolak sosial yang terjadi pada masa-masa transisi pemerintahan dari Parinringi ke Sukanto Toding, masih membekas "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Meski Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara baru telah dilantik, namun bias dari dinamika dan gejolak sosial yang terjadi pada masa-masa transisi pemerintahan dari Pj Bupati Kolaka Utara Parinringi ke Sukanto Toding selaku Pj Bupati baru, masih membekas.
Dinamika masa transisi ini kembali menyeruak dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara saat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muh Syair, menyampaikan pandangan fraksinya di hadapan Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding.
Menurutnya, dalam struktur pemerintahan mestinya yang harus berkonsultasi dengan pemerintah provinsi (terkait pelantikan Pj Bupati Kolaka Utara) yakni Sekertaris Daerah (Sekda) atau yang mewakili Sekda, Biro Pemerintahan, dan Humas Protokoler.
"Di masa transisi kemarin saya melihat sekertaris dinas, OPD, dan camat ini mondar-mandir naik Kendari tidak tahu urusannya apa. Inilah yang menimbulkan dinamika konflik sehingga Anda (Pj Bupati) lihat mungkin kemarin di Kendari penolakan Pj Bupati," kata Muh Syair, Kamis (14/9/2023).
Sekertaris PKB Kolaka Utara ini juga telah menyampaikan secara langsung di hadapan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermitra dengan Komisi I DPRD kalau pemerintahlah yang mengajarkan masyarakat untuk berdinamika.
Baca Juga: Paripurna Perdana Pj Bupati Kolaka Utara Diwarnai Sejumlah Catatan Fraksi DPRD
"Saya sampaikan di komisi, kebetulan saya Ketua Komisi I yang bermitra dengan beberapa OPD. Sebenarnya bukan masyarakat kita yang berdinamika dan memulai dinamika tapi kita ini, pemerintah yang mengajarkan masyarakat kita berdinamika," tegasnya.
Dinamika dan isu-isu yang berkembang di lapangan kemarin, lanjut dia, seolah-olah penunjukan Pj bupati sebagai pemimpin di Kolaka Utara kesannya sudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Isu yang berkembang di luar struktur organisasi ingin dibikin baru isu. Ini kerja orang-orang di luar sistem," ujarnya.
Memperhatikan dinamika keresahan sosial masyarakat melalui berbagai media sosial dan informasi pengaduan masyarakat dan ASN atas gejolak kegaduhan di masa transisi kepemimpinan di Kolaka Utara, dirinya bersama Fraksi PKB berharap Pj Bupati Kolaka Utara senantiasa menghindari dan menjaga lahirnya benih-benih konflik di masyarakat dan di pemerintahan jelang pemilu.
Baca Juga: Pelantikan Pj Bupati Kolaka Utara dan Buton Masih Tunggu Jadwal, Pj Bupati Bombana Aman
"Harapan besar kami Bapak Pj Bupati memiliki komitmen dan integritas pemerintahan, mudah-mudahan dengan kebersamaan, kita semua dapat menjaga dan membangun Kabupaten Kolaka Utara," harapnya.
Menyikapi keresahan masyarakat khususnya ASN di media sosial, Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding menegaskan, segala sesuatu yang terkait ASN diatur dengan regulasi yang jelas. Mekanisme pengangkatan, promosi, mutasi dan pemberhentian ada aturannya.
"Kebutuhan organisasi, kekosongan pejabat dan karir ASN tentu menjadi bahan pertimbangan utama, karena itu tidak beralasan untuk melakukan promosi dan mutasi tanpa pertimbangan dan kriteria yang jelas," tegasnya. (B-info)
Penulis: Muh Risal H
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
