Masyarakat Lapandewa dan Sampolawa Kembali Bersitegang Soal Tapal Batas
Deni Djohan, telisik indonesia
Jumat, 21 Agustus 2020
0 dilihat
Ilustrasi sengketa tapal batas. Foto: google
" Jadi kemarin sempat ada yang kerja. Sesuai dengan kesepakatan, kita akan duduk bersama dengan desa yang berkonflik ini. "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Masyarakat Kecamatan Sampolawa dan Lapandewa, Buton Selatan (Busel) yang sejak dulu bersengketa soal tapal batas kembali bersitegang.
Ke dua masyarakat itu kembali berhadap-hadapan guna mempertahankan masing-masing wilayah yang diklaim.
Kapolres Buton, AKBP Adi Benny Cahyono mengatakan, sempat terjadi ketegangan pada ke dua desa tersebut. Namun sejumlah anggota rayon kedua wilayah tersebut berhasil mengamankan itu dan menyepakati akan melakukan pertemuan kedua pihak.
"Jadi kemarin sempat ada yang kerja. Sesuai dengan kesepakatan, kita akan duduk bersama dengan desa yang berkonflik ini," ungkap Adi Beni Cahyono saat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya, Jumat (21/08/2020).
Kata dia, pertemuan itu rencananya akan dilaksanakan pada 24 Agustus mendatang. Pada pertemuan tersebut, dirinya akan meminta kepada kedua bela pihak untuk menunjukan alas haknya kemudian menetapkan pemilik sah secara hukum.
Baca juga: Kasus Ramadio Muncul Lagi, FMPK Minta Polisi Tangkap Pembuat Video
"Jadi alas hak itu yang menjadi utama. Kalau mereka mengklaim itu hibah dari adat, maka saya akan minta risalah hibahnya. Kalau yang satu bilang ada sertifikatnya maka saya akan minta diperlihatkan biar semua jelas," terangnya.
Rencana, pihaknya akan mengajak Dandim 1413 Buton untuk menyaksikan langsung pertemuan tersebut. Apabila dalam pertemuan tersebut mencapai kesepakatan, maka pihaknya tak segan-segan menangkap pihak-pihak yang mencoba melanggar kesepakatan tersebut.
"Jadi kalau kita sudah duduk bersama dan mengambil kesimpulan baru ada yang melanggar berarti sudah tidak ada persuasif lagi, kita langsung mengambil upaya hukum," imbuhnya.
Konflik antara masyarakat Lapandewa dan Sampolawa sudah lama terjadi. Belum rampung disahkannya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Busel diduga kuat menjadi sumber konflik tersebut. Pasalnya, belum ada kekuatan hukum yang mengatur terkait batas tegas kedua wilayah itu.
Reporter: Deni Djohan
Editor: Kardin
