Megawati Minta Jokowi Membangun dari Alur Laut dan Tak Konversi Lahan Subur

Mustaqim, telisik indonesia

Jumat, 29 September 2023

0 dilihat

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengenalkan salam Pancasila pada peserta Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023). Foto: Tangkapan layar youtube PDIP

JAKARTA, TELISIK.ID - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengalihfungsikan lahan subur dari area pertanian menjadi area permukiman. Permintaan itu disampaikan Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

Megawati menjelaskan, delapan kebijakan pangan yang akan diperjuangkan PDIP dan salah satunya adalah terkait politik tata ruang. “Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan,” tegas Megawati.

Dia meminta Jokowi untuk mengabulkan rekomendasinya itu karena Jokowi menghadiri langsung Rakernas IV PDIP. “Di tempat ini, saya ingin meminta sedikit, tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi Bapak Presiden,” tandasnya.

Megawati mengingatkan, Indonesia merupakan negara maritim. Untuk itu, dia ingin perspektif pembangunan harus melalui alur laut Indonesia, sehingga lahan pertanian subur tidak dialihfungsikan lagi.

Baca Juga: PDIP Luncurkan 38 Bioskop Keliling untuk Penuhi Kebutuhan Pemilu 2024

Kedaulatan pangan juga dipandang penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor. Dengan adanya perubahan iklim, Megawati takut negara lain tidak mau mengimpor hasil pertanian ke Indonesia. “Pangan bisa menjadi lambang supremasi Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Megawati membahas persoalan pangan. Megawati menyoroti impor pangan yang dilakukan Indonesia. Mulanya dia mengungkit terkait ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Dia mengungkap Indonesia mengimpor pangan hingga Rp 300 triliun per tahun.

“Konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat jadi 50 persen di tahun 2030, ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun,” katanya.

Megawati lantas menyebut persoalan pangan tersebut tidak bisa hanya dijawab secara teknokratis. Indonesia harus punya komitmen untuk berdiri sendiri di bidang pangan.

“Masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting,” ujarnya.

Menanggapi harapan-harapan dan permintaan Megawati, Jokowi yang turut hadir di Rakernas IV PDIP mengakui, pangan menjadi kunci hidup dan mati suatu bangsa. Dia mengungkapkan, yang menyebabkan pangan semakin naik harganya adalah 19 negara saat ini tidak lagi mengekspor pangan.

“Bahkan tadi pagi saya baca, bukan 19 lagi tetapi 22 negara saat ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya, termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengaku khawatir jika kondisi ini terus berlangsung sehingga memengaruhi kenaikan harga bahan pokok pangan. “Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega semuanya setuju,” ujarnya.

Dia menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 278 juta dan penduduk dunia lebih dari 8 miliar. Jokowi memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2030 sudah mencapai 310 juta karena pertumbuhan penduduk di Tanah Air naik 1,25 persen per tahun.

“Sepuluh tahun ke depan visi taktis itu harus kita miliki, plan yang detil, rencana yang detil itu harus kita miliki sehingga jelas berapa waktu yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detil itu ada, dan kapan itu bisa kita selesaikan,” paparnya.

Jokowi mengakui masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan nasional.

Bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo, juga berkesempatan berbicara terkait rencana kemajuan pangan untuk Indonesia. Dia mengungkit diversifikasi atau penganekaragaman pangan hingga meminta agar sawah, embung, hingga laut tetap dipertahankan demi menghasilkan pangan yang stabil ke depannya.

Awalnya Ganjar bicara terkait upaya Jokowi mendukung pembangunan pangan dengan sudah membangun setidaknya 61 bendungan. Dia menilai upaya Jokowi ini bisa mendukung kemajuan pangan.

Ganjar lantas menyinggung ada 650 ribu hektare sawah yang menyusut setiap tahunnya. Dia juga menyebut 65% sawah irigasi semakin tidak subur.

Baca Juga: KPK Amankan Senjata Api dan Uang Tunai Puluhan Miliar di Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo

“Maka menjadi relate (terkait) dari bendungan yang disiapkan, teknologi yang dimasukkan untuk memenuhin kebutuhan dasar saudara-saudara kita, petani, agar bisa memproduksi lebih baik,” katanya.

Karena itu, Ganjar meminta agar jangan sampai sawah, embung, hingga laut berubah fungsi. Menurutnya, jika ini bisa dipertahankan, maka bisa membangun kemajuan dalam bidang pangan.

Ganjar pun mendorong agar kemajuan pangan itu nantinya dapat dijaga dengan baik dengan penegakan hukum hingga modernisasi pangan. Dia juga berharap agar tidak ada lagi penangkapan ikan secara ilegal yang sebelumnya sempat merugikan negara hingga Rp 356 triliun.

“Tinggal bagaimana kita menjaganya, melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penanganan yang terukur, melalui modernisasi budi daya perikanan serta perbaikan sistem apa yang ada. Termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen,” urai Ganjar. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS