Mencoba Membaca Isu Kudeta

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 12 April 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

KELIRU, jika kritik publik melalui para pengamat dinilai sebagai upaya melakukan kudeta terhadap Presiden Prabowo. Perhatian publik auto tersentak dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait adanya pihak yang ingin mengkudeta Prabowo Subianto.

Hashim tidak menguraikan tentang siapa yang berupaya mengkudeta Presiden Prabowo, namun persepsi publik tersorot akan pernyataan-pernyataan kritis para pengamat seolah mereka bagian dari upaya terjadinya kudeta terhadap Presiden Prabowo.

Jika dicermati isu kudeta adalah narasi keliru, pilihan diksinya begitu fenomenal tetapi dapat membawa dampak terhadap stabilitas politik dan mengganggu kondisi ekonomi saat ini. Bahkan, saat ini sudah terjadi ketegangan antara pemerintah dengan para pengamat maupun akademisi.

Ketegangan bukan diciptakan oleh para pengamat tetapi terjadinya karena respons reaktif dari pihak pemerintah terhadap kritik sekaligus narasi kritis yang dilakukan para pengamat maupun akademisi terhadap keputusan dan kebijakan politik yang dikeluarkan maupun akan dilakukan oleh pemerintah.

Dinamika Eksternal dan Internal Terhadap Pemerintah

Pemerintah semestinya memahami bahwa politik sejatinya adalah mengenai proses pengaturan dan/atau pembuatan keputusan dan kebijakan. Oleh sebab itu, apa yang  dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah akan disorot dan dikritisi oleh publik. Kritik yang disampaikan publik tidak perlu dimaknai sebagai mengganggu stabilitas politik ataupun stabilitas negara. Kritik itu sekadar siklus semata, dari umpan balik yang dilakukan rakyat terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah.

Presiden Prabowo semestinya melihat lebih cermat, saat ini publik masih mempercayai Prabowo sebagai presiden melalui hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 79,9 persen, sebanyak 13,0 persen responden mengaku sangat puas dan 66,9 persen cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo (Kompas.com, Februari 2026, Hasil Survei Indikator Politik Indonesia).

Baca Juga: Presiden Prabowo Micromanajer yang Tidak Efektif

Ini menunjukkan kekuasaan dan wewenang Prabowo masih berlegitimasi. Publik juga masih yakin goncangan kondisi ekonomi saat ini dapat dilalui dengan mulus oleh Pemerintahan Prabowo. Sehingga munculnya narasi kudeta akan salah alamat jika dipersepsikan dari sikap kritis para pengamat dan akademisi. Telah disampaikan dengan tegas bahwa mereka para pengamat hanya fokus terhadap mengkritisi dinamika politik pemerintahan terhadap rakyatnya.  

Ketika nada mereka terkesan akan melakukan peralihan wewenang secara paksa, jika dicermati, para pengamat dan akademisi itu sedang gelisah disebabkan Presiden Prabowo tidak menyadari gangguan yang terjadi dikarenakan para pembantu presiden yang tidak berkinerja optimal dan memuaskan.  

Banyak para pembantu presiden ketika kinerjanya tidak optimal, malah menyampaikan laporan dengan karakter yakni pertama, model ke pimpinan dengan karakteristik “ABS” alias asal bapak senang. Sekaligus dibungkus, komunikasi politik agar Presiden Prabowo tidak menyalahkan mereka maka diberikanlah pernyataan dibalut sugesti, bahwa kondisi saat ini baik-baik saja hanya saja di luar para pengamat merecoki sehingga terkesan negara sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, pembungkusan nada ekstrem adalah adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo harus diakui saat ini, sedang mengalami pengkondisian “penyempitan informasi”, sehingga ia tidak benar-benar memahami kondisi rakyatnya. Akhirnya, diksi-diksi Prabowo dalam berbagai pidatonya, mengesankan ia lelah telah melakukan kinerja optimal untuk kepentingan rakyat tetapi ternyata “direcoki” oleh para pengamat yang tidak patriotik.

Ketika diksi kudeta disampaikan oleh Hashim, perlu dicermati bahwa pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai alarm politik, sekali lagi alarm politik. Namun, publik tidak seharusnya langsung menganggapnya sebagai fakta, sebab belum diuraikan dengan bukti-bukti yang jelas.

Patut dicermati oleh Presiden Prabowo, pernyataan Hashim dengan penggunaan istilah kudeta berpotensi menjadi “gorengan” politik yang memicu spekulasi liar, termasuk mengarah pada konflik antar-elite. Pernyataan Hashim, semestinya dibaca sebagai, ia sedang menyarankan dalam pernyataan tersuratnya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan.

Jika ingin bahasa Sarkas, agar Presiden Prabowo melakukan penertiban terhadap para pembantunya bukan kepada pengamat yang sedang menyuarakan kegelisahan masyarakat. Patut diakui sudah bukan rahasia lagi, kondisi internal Pemerintahan Prabowo tidak solid.

Bahkan, beberapa (jika tidak ingin disebut banyak) dari para menteri-menterinya yang berkinerja tidak optimal dan memuaskan publik, mirisnya ketika kinerjanya tidak optimal diikuti dengan komunikasi politiknya terhadap publik yang juga tidak bernilai memuaskan rakyat. Lebih konyol lagi, reaksioner tingkat tinggi para pembantu Presiden Prabowo, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “inflasi pengamat”.

Baca Juga: Bersiap Menghadapi Krisis Ekonomi

Selanjutnya, Pemerintahan Prabowo juga menunjukkan ketidakkompakan bahkan koordinasi yang berantakan, sehingga tampak bukan saja tidak solid tetapi sulit bekerja sama. Lihat saja, polemik pengadaan barang berupa motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akhirnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya miskomunikasi terkait pengadaan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Terakhir, loyalitas para menterinya tidak tunggal, sehingga publik membaca gangguan dari dalam terjadi karena Pemerintahan Prabowo ini terecoki oleh persaingan politik antara “kubu Hambalang” dengan “geng Solo”. Sehingga, sejak lama orang-orang terdekat Presiden Prabowo menyatakan Pemerintahan tidak berjalan solid bahkan visi-misi Presiden tidak sepenuhnya diimpementasikan oleh beberapa pembantu presiden.

Jadi, berbagai dinamika internal ini, didukung pula oleh fakta yang membuat semakin karut-marut adalah mereka yang membantu Presiden Prabowo tidak punya kepekaan sosial maupun empati terhadap kondisi masyarakat, sehingga terjadi kontradiktif, ketika Presiden Prabowo menekankan agar keputusan dan kebijakan untuk kepentingan rakyat, tetapi para pembantu presiden cenderung bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Ini menunjukkan saat ini dalam proses pengelolaan pemerintahan, beberapa pembantu presiden masih mengalami kebingungan menterjemahkan kepentingan rakyat dan berpihak kepada rakyat, sesuai arahan dari Presiden Prabowo. Karut-marut internal pemerintahan yang mengesankan pemerintahan saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mengenai kudeta ditenggarai sekadar pemilihan diksi yang sensasional semata. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS