Political Block Ala Nasdem

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 19 April 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

MENDADAK ramai, dinarasikan Partai Nasdem akan melakukan Merger atau Fusi dengan Partai Gerindra. Akhirnya, Partai Nasdem membantah isu tersebut, Partai Nasdem melalui Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai sedang berupaya melakukan Aliansi atau rekayasa politik berupa political block atau blok politik yang bertujuan menciptakan kerja sama berbasis visi dan kebijakan, bukan sekadar transaksi politik jangka pendek.

Partai Nasdem patut diakui, perlahan terus menanjak perolehan suaranya, pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif. Pemilu 2014 pertama kali diikuti, Nasdem meraup 8,42 juta suara atau 6,74?ri total suara sah nasional. Nasdem berada diurutan 8 partai yang lolos Parliamentary Threshold atau ambang batas untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan, pada Pemilu 2019, Nasdem mendapatkan suara sebanyak 12.661.792 suara (9,05 persen), dan Pemilu 2024, Partai Nasdem mendapat suara sebanyak 14.660.516 suara (9,6 persen). Dari dua Pemilu terakhir tersebut Partai Nasdem berada di urutan kelima. Blok Politik sebagai Strategi Politik Wacana pembentukan blok politik antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra sebagai bentuk manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Nasdem berupaya membangun strategi politik partainya sejak dini, sekaligus menyiasati berbagai kemungkinan situasi politik ke depan, misalnya isu kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold)/PT). Blok politik ini misalnya, berkaitan dengan strategi Nasdem dalam mensiasati ambang batas parlemen. Utamanya isu usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 8 persen seperti yang diusulkan oleh Nasdem.

Harus diakui Partai Nasdem konsisten dan percaya diri Partainya bisa lolos Parliamentary Threshold meski angkanya tinggi, seperti Nasdem pada proses menuju Pemilu 2024 juga ikut mengusulkan kenaikan parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen dan berlaku secara nasional bersama dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski akhirnya, proses revisi undang-undang pemilihan umum tidaklah berjalan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tetap mempertahankan undang-undang pemilihan umum sebelumnya dengan tidak mengirimkan surat presiden, sehingga proses revisi tidak dapat dijalankan karena tidak adanya perwakilan dari pemerintah.

Saat ini menuju Pemilu 2029, Nasdem mengusulkan angka 8 persen untuk parliamentary threshold dalam wacana revisi undang-undang pemilihan umum. Nasdem menyadari partai ini akan menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan perolehan suara partainya, sebab kader-kader Nasdem banyak yang memilih menyeberang meninggalkan Nasdem dengan memilih bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Juga: Mencoba Membaca Isu Kudeta

Partai ini memang sedang mengalami goncangan internal. Oleh sebab itu Nasdem menyadari, saat ini adanya wacana untuk menghindari terbuangnya suara rakyat dalam Pemilu disebabkan imbas dari penerapan parliamentary threshold, maka adanya usulan menerapkan aliansi partai-partai politik dalam undang-undang pemilihan umum ke depan.

Ini artinya, jika Nasdem tidak lolos ambang batas parlemen yang ditetapkan dengan angka yang tinggi misalnya, maka Nasdem memerlukan upaya rekayasa politik dengan membentuk aliansi atau bergabung dalam satu fraksi. Ini yang kemungkinan besar disiasati oleh Surya Paloh untuk menghadapi Pemilu ke depan. Mereka bekerja sama menjadi satu fraksi di DPR, kemungkinannya seperti itu (blok politik) dengan Gerindra (owrite.id, 15 April 2026).

Aliansi politik yang coba dibangun oleh Nasdem dengan Gerindra. Juga strategi politik, agar keinginan Nasdem kembali menjadi pemain sentral dalam pemerintahan nasional, posisi yang pernah mereka nikmati pada era Jokowi, sempat hilang di awal transisi rezim Presiden Prabowo. Nasdem tentu belajar dari pengalamannya, ketika Nasdem sempat “tersingkir”dan baru masuk ke gerbong pemerintahan di bagian akhir, sehingga tidak memegang kendali utama.

Melalui blok politik, Nasdem ingin menjadi partai politik yang sejajar dengan Partai Gerindra. Nasdem menyadari saat ini Prabowo begitu kuat untuk terpilih kembali sebagai Presiden pada Pemilu 2029 mendatang. Oleh sebab itu, Nasdem berharap dengan strategi blok politik memungkinkan partai ini dapat memainkan posisi strategis dalam menginisiasikan posisi calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan bersama Prabowo nantinya.

Manuver Nasdem ini tidak terlalu melelahkan, bahkan menguntungkan, lantaran pemegang kendali mutlak Gerindra adalah Prabowo. Sehingga Nasdem merasa intervensi dari tokoh partai lain seperti yang pernah terjadi dengan Megawati di era Jokowi dapat diminimalisasi.

Jika dipelajari seksama, upaya Partai Nasdem yang menginisiasi blok politik dengan Partai Gerindra harus diakui adalah manuver yang tidak mudah diikuti partai-partai lain. Sebab, partai-partai politik lain memiliki daya tawar politik yang berbeda dan enggan dicap sebagai pengekor, maka strategi blok politik bakal dihindari oleh mereka.

Sebab, jika partai lain ingin meniru strategi politik Partai Nasdem maka partai politik itu bakal memperoleh sentimen negatif dengan dianggap pragmatis dan kehilangan independensinya. Contohnya, Partai Golkar yang menduduki peringkat kedua pada Pemilu diprediksi tak mau terjebak strategi Nasdem. Sebab, akan membuat partai berlambang pohon beringin itu terkesan sebagai partai lemah dan haus kekuasaan (owrite.id, 16 April 2026).

Jika blok politik dibangun bersama-sama dengan banyak partai lain yang berada di pemerintahan, maka yang terjadi adalah koalisi sebelum Pemilu. Koalisi sebelum Pemilu 2029, tentu saja dinilai konyol, karena partai-partai lainnya sudah tergabung di  pemerintahan dengan format Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Juga: Presiden Prabowo Micromanajer yang Tidak Efektif

Artinya, jika ada upaya membangun koalisi sebelum pemilu dengan banyak partai di pemerintahan, maka bisa dicurigai akan adanya format “mengakali” Pemilu 2029, misal dengan narasi pasangan calon tunggal atau aklamasi alias satu calon saja dalam kontestasi lima tahunan tersebut. Ini tentu saja berbahaya bagi citra Prabowo sebagai Presiden, jika Pemilu 2029 sudah dilakukan upaya rekayasa politik.

Pilihan bergabung dengan Gerindra untuk membangun koalisi Pemilu 2029 sejak dini, tentunya merugikan bagi partai-partai politik yang memiliki kandidat calon untuk diajukan sebagai calon presiden (capres) dan/atau cawapres.

Misalnya, Partai Demokrat yang bisa mengajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres. Begitu juga dengan Partai Golkar dan PKB yang punya banyak kader untuk dimajukan sebagai capres maupun cawapres di Pemilu 2029 mendatang.

Jadi jika dicermati manuver Nasdem ini seolah membuat Nasdem memiliki pemikiran politik yang lebih maju, meski begitu sejatinya ada alasan rasional di balik itu, yakni Nasdem tengah bertahan dari kondisi internalnya seperti tiada perwakilan kader Nasdem dalam kabinet, adanya upaya pelemahan dari eksternal partai, dan strategi jika Nasdem tidak lolos parliamentary threshold dengan membangun aliansi bersama Gerindra di Fraksi DPR, misalnya. Di samping juga, blok politik adalah upaya Nasdem memperoleh kembali peran pentingnya dalam kancah politik nasional. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS