Presiden Prabowo Micromanajer yang Tidak Efektif

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 05 April 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

APRESIASI, saya mengawali tulisan dengan mengapresiasi Presiden Prabowo. Ada rasa bangga, ketika mendengar Presiden Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang micromanajer. Presiden menyampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, 30 Maret 2026, ia mengklaim dirinya sebagai mikromanajer.

Ia menjelaskan yang dia lakukan, menghubungi pejabat pada dini hari guna mengetahui harga telur harian. Gaya kepemimpinannya itu pun ia sesali, sebab sejumlah bawahannya mengalami kelelahan sehingga perlu mendapatkan penanganan medis. Sayangnya, klaim Presiden Prabowo soal mikromanajer dalam memimpin, dilakukannya dengan tidak efektif.

Sebab presiden memberikan wewenang kepada menteri-menterinya tanpa dibarengi dengan pengawasan ketat. Tindakan mikromanajernya jika dicermati akan kontradiktif, sebab keputusan atau kebijakannya malah kebermanfaatannya tidaklah besar untuk kepentingan masyarakat.

Bahkan, faktanya adalah sikap kepemimpinan Presiden Prabowo dengan gaya mikromanajernya mengungkap karakter kepemimpinannya yang menerapkan sistem komando, lebih dari itu Presiden Prabowo dinilai menerapkan sistem demokrasi terpimpin model baru.

Kepentingan Rakyat Kurang Diserap Pemerintah

Gaya mikromanajemen menunjukkan kepemimpinan manajer dengan perilaku mengawasi dan mengontrol setiap detail pekerjaan bawahan secara berlebihan. Pemimpinnya melibatkan diri dengan intensif hingga keputusan kecil, dan pemantauan konstan, yang sering kali dinilai menghambat kreativitas bawahannya, dan cenderung merusak kepercayaan terhadap kinerja bawahannya.

Hanya saja, mikromanajer yang diterapkan oleh Presiden Prabowo sekali lagi dinyatakan tidaklah efektif, ambigu, bahkan bahasa Sarkasmenya adalah nyeleneh. Contoh saja, ketika terjadinya polemik keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM yang berencana membatasi pembelian LPG 3 kilogram hanya di pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025.

Saat itu, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menegaskan kebijakan pelarangan total di pengecer tersebut bukanlah perintah atau kebijakan Presiden Prabowo, melainkan langkah Kementerian ESDM.

Baca Juga: Bersiap Menghadapi Krisis Ekonomi

Akhirnya, dibatalkan oleh Prabowo setelah berjalan kurang dari 20 jam. Contoh lainnya adalah kebijakan impor 105.000 pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Meski demikian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan impor tersebut bukan wewenang pihaknya dan diputuskan ditunda, sambil menunggu arahan Presiden Prabowo.  

Tetapi nyatanya, sebuah kebijakan yang dinarasikan telah ditunda, namun masih hadir mobil pikap impor tersebut. Konyolnya, ketika mobil pikap datang, dianggap tidak punya manfaat, meski akhirnya digunakan untuk (keperluan) Koperasi Desa nantinya (owrite.id).

Fakta ini menjelaskan delegasi wewenang dari Presiden Prabowo terhadap menterinya terlalu tinggi, sayangnya jika dicermati kurangnya pengawasan. Bahkan, ditenggarai Presiden terlalu percaya kepada menteri-menterinya, hingga terjadinya pelaporan ‘Asal Bapak Senang’ (ABS). Akibat permasalahan ini menyebabkan presiden dianggap tidak bisa mengoordinasikan visi dan misinya.

Sisi lain, kita juga bisa menerka, delegasi wewenang kepada para menterinya yang begitu tinggi dari Presiden Prabowo. Delegasi yang tinggi didasari oleh alasan politik, jika tidak ingin disebut strategi politik, faktanya, kesalahan menteri dalam pengambilan keputusan akan dapat menghindari presiden yang akan disalahkan.

Oleh sebab itu, Presiden Prabowo tidak diragukan akan terus dapat memperoleh persepsi positif dari masyarakat akan kepuasan terhadap kinerja presiden. Sebab, ketika menterinya ‘offside’ dan presiden tentu saja akan menegurnya, bahkan membatalkan keputusannya. Seolah, Presiden Prabowo sosok ‘pahlawan’ masyarakat yang selalu hadir menyelesaikan masalah dari perilaku para menterinya yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Padahal semestinya, jika mikromanajer Presiden Prabowo efektif, maka keputusan para menteri-menterinya cenderung tidak berpolemik di masyarakat, dan Presiden Prabowo tidak perlu repot-repot turun tangan untuk menyelesaikan polemik tersebut. Gaya mikromanajer idealnya juga selaras dengan visi dan koordinasi yang rapi.

Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik yakni ada beberapa menteri yang dinilai mengambil kebijakan keliru, narasi yang berkembang malah karena menteri-menterinya tidak solid disebabkan oleh dua loyalitas kepada Presiden Prabowo, juga kepada “geng Solo” yang merupakan istilah identik dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketidakefektifan mikromanajer yang dilakukan Presiden Prabowo, sebenarnya jika dicermati karena ketidakpekaan Prabowo dengan aspirasi masyarakat. Tak bisa dipungkiri, Presiden Prabowo dekat dengan rakyat, dicintai rakyatnya, tetapi ia berkarakter anomali, titik tekannya adalah terabaikannya aspirasi masyarakat, jika tidak  ingin dinilai pengabaian aspirasi masyarakat.

Contoh saja, terjadinya pelaporan para menterinya yang cenderung bersifat ABS, alias ‘asal bapak senang’, malah yang terjadi Prabowo begitu membela para menterinya yang berkinerja tidak optimal, kemudian disampaikan akan menyingkirkan aspirasi publik yang mengkritik keputusan pemerintah dengan narasi akan ditertibkan, dinilai sebagai antek asing, maupun dinilai tidak patriot.

Jika dipelajari seksama, masih banyak kekurangan dari Presiden Prabowo karena ketidakefektifan gaya mikromanajernya, yakni dari sisi perencanaan keputusan/kebijakan, pengawasan, evaluasi, kontrol ketat, dan implementasi sekaligus evaluasi visi-misinya.

Baca Juga: Ketidakakuratan Kondisi Ekonomi

Tak hanya itu, jika Prabowo menganggap gaya mikromanajernya sudah keren dengan sekadar menanyakan detail kebijakan, tetapi tanpa ada solusi-misalnya, sekadar bertanya harga telur, maka mikromanajemen Prabowo tak akan efektif.

Contoh saja, harga telur saja saat ini cenderung tinggi, lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah? Tak terdengar upaya dari Pemerintah misalnya, untuk menstabilkan harga-harga yang cenderung menanjak naik saat ini. Kalau sekadar menanyakan, itu bukan mikromanajer.

Tapi bisa masuk (kategori) ‘kegenitan’ pemimpin. Pemimpin yang benar melakukan mikromanajemen efektif yaitu aspirasi masyarakat selaras dengan kebijakan dan keputusan pemerintah. Harus diakui bahwa Publik saat ini meragukan efektivitas gaya kepemimpinan Prabowo, lantaran masyarakat belum merasakan dampak optimal dari kebijakannya.

Terakhir sebagai penutup. Sindirian kerasnya, lalu untuk apa Prabowo bangunkan Menterinya dini hari jika sekadar menanyakan harga telur? Wajar akhirnya, Prabowo menyesali sikap mikromanajernya, mungkin saja, ia telah menyadari karena tidak efektif. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS