Pemda Bombana Tingkatkan Keterbukaan dan Keberlanjutan Keuangan Daerah

Melsandy Wauda, telisik indonesia

Kamis, 22 Februari 2024

0 dilihat

Penyerahan penghargaan Pekan Panutan Pajak oleh KPPN Kendari kepada Pemda Bombana. Foto: Ist.

BOMBANA, TELISIK.ID - Dalam rangka kelancaran transfer dana bagi hasil pajak, Pemda Bombana melaksanakan penandatanganan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah semester II tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat Bupati Bombana, Kamis (22/2/2024).

Dalam rangka penyampaian SPT tahunan, Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto mengingatkan kepada seluruh ASN setiap instansi pemerintahan Kabupaten Bombana untuk agar segera mempercepat pelaporan SPT tahunan sebelum 31 Maret 2024.

“Jangan sampai keterlambatan pelaporan SPT tahunan bisa merugikan ASN itu sendiri,” tutur Edy Suharmanto.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Pekan Panutan Pajak dari Direktur Dirijen Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Pajak Negara (KPPN), Agung Mulyono sebagai Kepala KPPN Kendari kepada Pemerintah Kabupaten Bombana atas tertibnya pengelolaan pajak pusat di lingkup pemerintahan daerah.

Baca Juga: Pemda Bombana Dorong Sinkronisasi Data untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Pengharaan ini adalah salah satu kebanggan tersendiri bagi Kabupaten Bombana, sekaligus bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penerimaan pajak bagi percepatan pembangunan publik maupun daerah sangat tinggi dan menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penerimaan pajak pada tahun 2023,” ucap Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto.

Pj Bupati Bombana Edy berharap dapat meningkatkan dan mempertahankan pencapaian tersebut serta berkomitmen agar pada target panerimaan pajak tahun 2024 dapat lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Kolaka, Arief Hartono mengatakan, penerimaan pajak sangat diperlukan untuk pembangunan dan membantu menekan hutang Negara, mengingat belanja daerah selalu di atas target angka penerimaan pajak.

Baca Juga: Pemda Bombana Optimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Hutang tidak dapat dihindari ketika suatu Negara akan melakukan pembangunan selama penerimaan tidak dapat menutup pengeluaran.

Lebih lanjut, Arief Hartono menjelaskan, di luar negeri penerimaan terbesar mereka berasal dari pengusaha-pengusaha, sedangkan di Indonesia penerimaan pajak terbesar berasal dari karyawan.

Pajak karyawan telah dipotong secara otomatis ketika menerima gaji setiap bulannya, sedangkan pengusaha melaporkan secara mandiri atau self-assessment. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan.

“Itulah sebabnya kami sangat membutuhkan kerjasama dari bapak dan ibu untuk membantu menjaring seluruh pengusaha-pengusaha di daerah Bombana agar dapat melakukan pelaporan pajak dengan benar,” jelas Kepala KPP Pratama Kolaka, Arief Hartono. (B)

Penulis: Melsandy Wauda

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS