Pemkot Kendari Gandeng Taspen Bekali ASN Literasi Keuangan Hindari Jeratan Pinjol

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 09 Juni 2026

0 dilihat

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman (tengah) bersama Branch Manager PT Taspen Cabang Kendari Ilmia Rizki (kedua dari kiri). Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Upaya memperkuat kesejahteraan aparatur terus dilakukan. Pemerintah Kota Kendari bersama Taspen Group membekali ASN dan P3K dengan literasi keuangan guna mencegah risiko pinjaman online serta meningkatkan pemahaman jaminan masa purnabakti.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggandeng Taspen Group menggelar sosialisasi program jaminan hari tua dan literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Samaturu, Kantor Wali Kota Kendari, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman aparatur mengenai perlindungan masa purnabakti sekaligus meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan secara sehat.

Sosialisasi juga diarahkan untuk mencegah ASN dan PPPK terjebak dalam berbagai praktik keuangan ilegal yang masih marak terjadi, termasuk investasi bodong dan pinjaman online ilegal.

Baca Juga: Sultra Dapat Tambahan Bantuan Bedah Rumah, ASR Disarankan Siapkan Program Lanjutan

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengatakan kemampuan mengelola keuangan secara bijak menjadi kebutuhan penting bagi setiap aparatur di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan terencana.

"ASN sebagai motor penggerak birokrasi harus mampu menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang sehat," ujar Sudirman saat membuka kegiatan.

Ia mengingatkan seluruh pegawai agar lebih cermat dalam mengambil keputusan keuangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga sekaligus menghindari risiko kerugian akibat penggunaan produk keuangan yang tidak memiliki legalitas.

"Menghindari terjebak dalam investasi ilegal atau pinjaman online (pinjol) yang merugikan, serta mampu memanfaatkan produk keuangan yang sah," tegasnya.

Sudirman juga mengakui masih terdapat aparatur yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hak, kewajiban, serta berbagai program perlindungan yang disediakan PT Taspen (Persero).

Karena itu, kegiatan sosialisasi dinilai penting agar seluruh pegawai memperoleh informasi yang memadai terkait manfaat program ketaspenan.

Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Cabang Kendari, Ilmia Rizki, menjelaskan Taspen berkomitmen mengawal pelaksanaan empat program utama jaminan sosial bagi ASN. Program tersebut meliputi Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm).

Menurut Ilmia, terdapat perbedaan skema perlindungan antara ASN berstatus PNS dan P3K. Oleh karena itu, pihaknya memberikan penjelasan khusus mengenai hak dan manfaat yang dapat diperoleh pegawai PPPK selama masa kerja hingga memasuki masa purnabakti.

“Untuk rekan-rekan P3K, saat ini batasannya memang baru pada jaminan hari tua ketika memasuki masa pensiun dan belum mencakup program pensiun bulanan secara reguler," ungkap Ilmia.

Baca Juga: Wali Kota Kendari Minta OPD Genjot PAD dan Perkuat Kualitas Layanan Publik

Sebagai alternatif perlindungan tambahan, Taspen Life menghadirkan program top-up tabungan proteksi mandiri yang dapat diikuti pegawai P3K dengan premi terjangkau. Program tersebut ditujukan untuk membantu peserta mempersiapkan kondisi keuangan yang lebih baik setelah tidak lagi aktif bekerja.

"Mulai dari seratus ribu rupiah agar masa purnabaktinya nanti dapat berjalan dengan lebih sejahtera bersama Taspen Group,“ imbuh Ilmia di hadapan para peserta.

Kegiatan ini turut dihadiri manajemen Taspen Life, Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap), seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Di akhir kegiatan, Pemkot Kendari menginstruksikan seluruh pengelola kepegawaian pada masing-masing OPD untuk menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada seluruh pegawai. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai hak administrasi ketaspenan dapat dipahami secara merata dan diproses tepat waktu oleh seluruh ASN maupun PPPK di Kota Kendari. (D-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS