Pengamat Bahas Hugua dan Fajar Hasan Bacaleg DPR RI PDIP Dapil Sulawesi Tenggara

Baca Juga: Jokowi Sengaja Tak Undang Surya Paloh ke Pertemuan Ketum Parpol di Istana, Sudah Ada Koalisi

"Dan kita harus mengapresiasi ini, karena PDIP sedang berupaya menciptakan regenerasi kader di Sulawesi Tenggara, sehingga proses pengkaderan tidak terputus," katanya, Kamis (4/5/2023).

Najib melanjutkan, dari enam figur balon DPRRI yang didorong oleh PDIP, ada dua figur yang menarik untuk didiskusikan dan menjadi perhatian publik, yaitu Hugua dan Muh Fajar Hasan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari itu menjelaskan, Hugua adalah petahana memiliki banyak pengalaman. Selain saat ini masih menduduki kursi DPR RI di Komisi II, Hugua juga pernah menjabat sebagai Bupati Wakatobi dua periode.

"Sehingga menurut saya, peluang untuk bisa terpilih kembali, itu masih sangat besar," kata Najib.

Kemudian lanjut dia, Fajar Hasan merupakan figur baru yang dapat menjadi ruang terbuka bagi wajib pilih, terutama pemilih pemula untuk menitipkan harapan dan visi misi mereka kepada sosok Fajar Hasan.

"Menurut saya, Fajar sebagai tokoh pemuda yang belakangan ini aktif berorganisasi di level nasional akan menjadi kekuatan baru bagi PDIP. Apalagi saya mengamati, Fajar intens melakukan sosialisasi selama dua tahun terakhir," terangnya.

Oleh karena itu, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintah FISIP UHO Kendari itu mengatakan, dengan konfigurasi warna beragam di PDIP akan memberikan ruang atau peluang yang lebih besar ke depan. Tidak menutup kemungkinan, PDIP Sulawesi Tenggara akan bisa mendapatkan dua kursi di DPR RI.

Apalagi lanjut Najib, dengan memanfaatkan efek pengusulan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden RI, karena dengan memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.

"Sebab jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung, maka perhatian masyarakat akan lebih fokus pada pemilihan presiden di banding pemilihan legislatif," bebernya.

"Sehingga calon-calon anggota legislatif PDIP terutama DPRRI bisa memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden sebagai motor penggerak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat wajib pilih. Hal itu akan menjadi efektif, apalagi dengan menawarkan program-program kerja calon presiden yang diusung," lanjutnya.

Selain itu kata Najib, hal lain yang terpenting adalah para calon bisa membawa isu daerah ke pentas nasional agar gambaran kinerja mereka bisa kelihatan jika terpilih nanti. Jadi, tidak hanya sekadar terpilih akan tetapi bisa bekerja dan mewakili aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dan figur-figur di DPDIP cukup kapabel untuk itu. Misalnya Fajar Hasan, dia adalah anak muda yang banyak berkiprah di level nasional. Dia aktif sebagai pengurus ICMI Pusat dan juga di KADIN. Selain itu dia juga fokus di persoalan pertambangan, bahkan masuk sebagai pengurus Asosiasi Penambang Nikel.

"Dan hari ini kita membutuhkan sosok yang bisa memperjuangkan bagaimana kemudian Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi tempat mengelola sumber daya alam dalam hal ini tambang, tetapi juga ada manfaat positif yang didapatkan," jelas Najib.

Artinya kata dia, mestinya ada pembagian yang jelas antara pusat dan daerah. Itu membutuhkan peran legislator di senayan yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara.

Sebab hingga saat ini, berdasarkan data dari Bappeda Sulawesi Tenggara, kontribusi tambang terhadap pemasukan APBD masih sangat kecil.

"Kalau tidak salah hanya berkisar antara dua sampai tiga persen saja. Itu kan sangat ironis sebenarnya, karena kita memiliki potensi tambang yang berlimpah tetapi tidak memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Olehnya itu kata Najib, isu-isu pengelolaan tambang yang baik di Sulawesi Tenggara harus terus didorong ke pusat agar mendapat perhatian serius pemerintah.

Tentunya kata dia, Sulawesi Tenggara butuh legislator yang dapat melobi pusat agar ada sebuah bargaining kuat antara keinginan masyarakat yang diwakili oleh legislator dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan tambang.

Najib Husain mengakui, dalam rangka memperjuangkan keinginan masyarakat terkait pengelolaan tambang tersebut butuh figur legislator yang paham dan selama ini konsen dalam sektor pertambangan.

Baca Juga: Nusa Bangsa Jawa Timur Tuntut Kader NU jadi Cawapres

Menurutnya, PDIP sudah tepat mendorong salah satu figurnya dari pengusaha tambang, mengingat tidak banyak figur yang konsen dan fokus pada persoalan pertambangan.

"Dan kelemahan kita selama ini minim sekali yang bisa menyuarakan persoalan tambang karena tidak banyak yang paham tentang tambang ini, padahal jika dikelola dengan baik maka hasilnya lebih positif bagi daerah kita. Bahkan kontribusi pertambangan terhadap APBD akan jauh lebih besar, tidak seperti sekarang ini," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Agus Sana'a mengatakan, selanjutnya 6 nama bakal calon anggota DPR RI tersebut bakal didaftarkan ke KPU.

"Kita akan daftarkan itu pada 5 Mei," ucap Agus. (B)

Penulis: Kardin 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS