Perawat Honorer RSUD Kota Kendari Keluhkan Kesejahteraan

"Honor perawat non PNS hanya Rp 750 ribu, ada insentif piket yang per harinya kurang lebih Rp 30 ribu. Tapi kan dilakukan secara bergiliran sesuai tugas dinas," ujar dia.

Dengan upah seperti itu, Arzan mengaku masih jauh dari kata sejahtera untuk para perawat honorer RSUD Kota Kendari, termasuk dirinya.

Pasalnya, jika dibandingkan dengan beban kerja, honorer lebih berat ketimbang tenaga kesahatan (Nakes) yang berstatus PNS.

"Hampir semua pekerjaan itu, perawat honorer yang handel," katanya.

Ia berharap Pemerintah kota (Pemkot) Kendari agar menaikkan honor perawat setara dengan UMK.

Bilamana kemampuan keuangan daerah tak memungkinkan, setidaknya Pemkot Kendari menaikkan honor mendekati UMK atau lebih layak dari sebelumnya.

Baca Juga: Langkah Disnaker Tekan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja

Harapan lainnya, tambah dia, AJP sebagai anggota DPRD Dapil Kota Kendari, dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota Kendari perihal keluhan perawat honorer.

"Secara langsung kami belum menyampaikan persoalan tuntutan kenaikan gaji honorer ke pihak manajemen RSUD dan pemerintah. Namun dalam kesempatan ini, kami berharap Pak AJP bisa mengkoordinasikan, terlebih beliau adalah mitra pemerintah," urainya.

Sementara itu, AJP menyatakan, harusnya upah Nakes non PNS saat pandemi COVID-19 naik, karena mereka berhadapan dengan beben kerja yang semakin berat.

Tetapi faktanya sampai hari ini, honor mereka masih Rp 750 ribu per bulannya, tidak ada kenaikan sama sekali. Padahal, merujuk dari beberapa daerah lainnya, ada yang melebihi honor di RSUD Kota Kendari.

"Setelah mendegar keluhan mereka, ternyata ada di beberapa daerah, seperti Konkep honor perawatnya itu sampai Rp 2 juta. Nah ini Kota Kendari yang biaya hidup di sini besar, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," beber dia.

Makanya Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini meminta kepada Pemkot Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD, agar memikirkan kesejahteraan para perawat honorer, yang notabene selalu berada di garda terdepan dalam menangani pasien.

Bagi dia, Pemkot Kendari tak ada alasan untuk tidak menaikkan honor perawat. Bila melihat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Kota Kendari sudah sangat besar.

Baca Juga: Masyarakat Resah, Kota Kendari Marak Serangan Orang Tidak Dikenal

Sepatutnya bisa dialokasikan penambahan atau peningkatan honor perawat yang selama ini terus menjadi bahan perbincangan di kalangan para honorer.

Apalagi tambah dia, di luar lingkup RSUD Kota Kendari, ternyata perawat honorer yang kerja di Puskesmas tidak mendapat honor. Menurut dia ini sangat ganjil, karena tanpa perawat, pekerjaan dokter mana bisa berjalan.

"Posisi saya di sini hanya mengingatkan Pemkot untuk berbuat. Meski Dapil saya, tapi kewenangan ada di Pemkot tidak bisa kita intervensi," ungkap dia.

"Saya cuman menerima aspirasi perawat yang datang mengeluh. Saya harap Pemkot bisa mempertimbangkan," pungkas AJP. (B-Adv)

Reporter: Ruliawan Putra Utama

Editor: Kardin