Polemik Ketua DPRD Muna Barat Ngomel dan Banting Pintu, NasDem: Masing-masing Intopeksi Diri
Putri Wulandari, telisik indonesia
Sabtu, 27 Agustus 2022
0 dilihat
Sekretaris NasDem DPD Muna Barat, Ahmad Abas Karip (kanan) dan Ketua Banteng Muda Indonesia Muna Barat, La Ode Harlan Sadia (kiri)
" Persoalan Ketua DPRD Muna Barat membanting pintu serta ngomel di depan Pj Bupati Muna Barat saat ditanyai tentang kendaraan dinas (Randis) kian diributkan, baik di kalangan sosial maupun pemerintahan "
MUNA BARAT, TELISIK.ID - Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Muna Barat tanggapi polemik persoalan antar Ketua DPRD dan Pj Muna Barat yang kian larut.
Persoalan Ketua DPRD Muna Barat membanting pintu serta ngomel di depan Pj Bupati Muna Barat saat ditanyai tentang kendaraan dinas (Randis) kian diributkan, baik di kalangan sosial maupun pemerintahan.
Sehingga Sekretaris DPD NasDem Muna Barat, Ahmad Abas Karip menyampaikan, kisruh tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, sebab hanya dapat mengundang instabilitas pemerintahan maupun sosial.
"Dinamika yang terjadi itu hanya miskomunikasi dan saya berharap masing-masing pihak dapat intropeksi diri," tuturnya, Sabtu (27/8/2022).
Menurutnya, polemik banting pintu maupun persoalan Ketua DPRD geram pada saat itu tak perlu diresahkan, itu semua hanya perbedaan pandangan antara pimpinan eksekutif dan pimpinan legislatif, terlebih kejadian pada saat pembahasan APBD Perubahan 2022.
Baca Juga: BK Proses Ketua DPRD Muna Barat
Mengenai persoalan Randis, tentu hanya miskomunikasi, sebab ia ketahui Ketua DPRD Muna Barat merupakan warga yang sadar hukum dan taat asas, terlebih Ketua DPRD merupakan kader NasDem yang ajarannya sangat jelas dengan tema gerakan mengusung perubahan.
"Kami sebagai DPD Partai NasDem akan lakukan komunikasi kepada Ketua DPRD untuk intropeksi diri serta memperbaiki apa yang masih dianggap keliru," ucapnya.
Ia berharap agar pihak eksekutif dalam menjalankan pemerintahan tak hentinya untuk menegakkan aturan serta regulasi yang ada, guna terwujudnya pemerintahan yang berwibawa dan bermartabat.
Serta dapat membuktikkan kepada masyarakat bahwa antara pimpinan eksekutif maupun legislatif hanya miskomunikasi dan tidak ada polemik.
Menurutnya, sebaiknya saat ini antar legislatif dan eksekutif dapat mengawal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mampu mengantisipasi inflasi di daerah akibat adanya rencana kenaikan BBM, maupun hal lain oleh pemerintahan pusat.
"Ada beberapa kemungkinan yang tidak ketahui sehingga terjadi kejadian itu, jangan lah dijadikan persoalan serius sehingga dapat mempicu konflik," ungkapnya.
Baca Juga: JMSI Sulawesi Tengah Resmi Terbentuk, Ini Susunan Pengurusnya
Senada, Ketua Banteng Muda Indonesia DPC Muna Barat, La Ode Harlan Sadia menyarankan agar polemik itu segera dihentikan, sebab masih ada kepentingan masyarakat yang lebih utama untuk diperhatikan.
Ia menyebutkan, jika hal itu diperpanjang, maka akan mengganggu kosentrasi pembahasan APBD Perubahan 2022.
"Saya mengharapkan agar semua pihak mengawal eksekutif dan legislatif untuk fokus bekerja pada kepentingan rakyat," ucapnya. (B)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Kardin
