'Cawapres Rasa Presiden,' Jika Anies-Muhaimin Terpilih

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 28 Januari 2024

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan

Jika dicermati ketiga calon presiden (capres) ini punya kelemahan bawaan masing-masing. Jika salah satu dari ketiga pasangan capres ini terpilih, memungkinkan pemerintahan mudah bergoyang, opsi memperluas koalisi pasca terpilih maksudnya menambah jumlah partai-partai politik pendukung pemerintahan akan jadi pilihan utama jika pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang terpilih.

Ketiga pasangan ini jika salah satunya terpilih juga memungkinkan terjadinya persaingan yang kuat baik langsung maupun tidak langsung antara capres terpilih dengan calon wakil presiden (cawapres) terpilih.

Cawapres memiliki pengaruh yang cukup besar, bahkan pemerintahan ketiga pasangan ini harus diakui bahwa kekuatan besarnya berada di posisi cawapresnya.

Sehingga topangan kokoh dari cawapres menyebabkan seakan-akan cawapres terpilih nanti diprediksi bisa dianggap “cawapres rasa capres,” bahasa Sarkasnya, wakil presiden nanti sebagai “the real president.”

Tulisan ini akan mengulasnya secara bersambung per minggunya, diawali dengan pengelolaan kekuasaan dari pasangan nomor urut satu dari pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, sebagai berikut.

Muhaimin Iskandar dan PKB Berperan Besar

Anies-Muhaimin dukungannya terdiri dari tiga partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan modal kekuatan sebesar 30 persen, pasangan ini berada di urutan kedua peta kekuatan dari partai-partai pendukungnya.

Andai saja, pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang terpilih memimpin negara ini. Diperkirakan Muhaimin Iskandar dan PKB yang akan berperan besar dalam menghadapi persaingan partai-partai politik di parlemen.

Anies merupakan tokoh non-partai karena itu diperkirakan seperti pola pengelolaan kekuasaan di masa dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang berperan menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di Kebon Sirih adalah wakil gubernurnya Ahmad Riza Patria.  

Ahmad Riza Patria dan Gerindra yang sibuk dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Sebab kala itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikalahkan calon gubernurnya adalah partai peringkat pertama peraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi DKI Jakarta sedangkan Gerindra pada urutan kedua.  

Anies harus menghadapi kenyataan berat karena kampanye politik identitasnya menyebabkan situasi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pasca Pilkada 2017 terjadi hubungan yang panas antara Anies dan PDIP.  

Sehingga Anies yang non-partai menyadari lebih baik menyerahkan urusan hubungan eksekutif dan legislatif diberikan kepada Riza Patria dari Partai Gerindra. Meski terjadi dinamika politik yang tinggi tetapi hubungan PDIP dengan Gerindra selalu dibangun dengan kebersamaan.

Baca Juga: Riuh-Rendah Debat di Pilpres 2024

Wajar jika kemungkinan hal yang sama terjadi ketika Anies-Muhaimin terpilih. Urusan dalam hubungan eksekutif-legislatif diserahkan kepada Muhaimin Iskandar dari PKB yang merupakan cawapresnya, ketika pasangan ini terpilih. Meski begitu, patut dipahami hubungan ketiga partai pendukung pasangan ini tidak sama-sama saling mendukung, ketiga partai pendukung Anies sama-sama ingin menonjol dalam perannya.

Bersama dalam Persaingan

Partai Nasdem tentu akan merasa mereka yang lebih berpengaruh. Anies maju sebagai capres tentu saja atas jasa besar dan keberanian dari Partai Nasdem yang memilih berseberangan dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi tentu saja tidak pernah antusias mendengar Anies diusung oleh Partai Nasdem. Karena sikap berani dari Partai Nasdem, diyakini Anies juga ditenggarai rela diatur oleh Partai Nasdem di Pilpres karena berhutang budi dengan partai ini.

Meski begitu, PKS tentu saja tidak ingin Partai Nasdem punya pengaruh besar terhadap Anies. PKS saat di Pilpres lebih memilih sikap mengikuti maunya Nasdem, PKS hanya sebagai pengikut saja, misalnya ketika Anies dipilih berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Tetapi diyakini, PKS tidak ingin Nasdem terlalu berpengaruh besar jika pasangan Anies-Muhaimin terpilih.  

Jelas dari berbagai hasil survei, PKS dan Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 ini sedang bersaing di peringkat kelima. Jika PKS berada di peringkat kelima berada satu strip di atas Partai Nasdem, maka PKS akan menempatkan salah satu kadernya sebagai pimpinan DPR.  

Ini menunjukkan PKS bisa berjuang dan dapat mengajukan diri sebagai partai yang akan memberikan kenyamanan pada pemerintahan Anies-Muhaimin. Hanya saja sebaliknya, jika Partai Nasdem yang mengisi peringkat kelima kembali.

Kemungkinan besarnya, PKS pengaruhnya di parlemen mengecil, sebab Partai Nasdem menginginkan Anies berwajah nasionalis ketimbang wajah Anies dengan PKS yang terlanjur terlabeli dari “Islam Kanan,” dengan hanya memiliki jumlah pendukung yang tak banyak di negeri ini.

Tetapi PKS diyakini tidak akan tinggal diam. PKS tentu akan berjuang mempengaruhi Anies secara personal dengan memori indah yang terbangun antara PKS dan Anies. PKS adalah pengikut loyalnya Anies, PKS yang selalu berada di belakang Anies ketika Pilkada maupun Pilpres.

Muhaimin dan PKB memang dalam posisi jumawa, sebab PKB saat ini dan pasca Pemilu masih memungkinkan meraih peringkat yang sama di urutan keempat. Hanya saja, melihat dua kali pengelolaan kekuasaan dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi maka kemungkinan besar pengelolaan kekuasaan Anies akan sama melakukan upaya mempertebal jumlah kekuatan partai pendukung pemerintahannya.

Faktanya mempertebal jumlah kekuatan partai pendukung setelah pemerintahan terpilih adalah opsi yang selalu dipilih. Realitasnya suara partai-partai di Pemilu tidak ada yang bisa mencapai perolehan suara mayoritas mutlak karena partai peringkat pertama sampai urutan kelima dapat dikategorikan partai papan tengah semata.  

Sehingga melihat kekuatan jumlah partai pendukung Anies sebesar 30 persen, maka pemerintahannya membutuhkan mempertebal jumlah dukungan partai-partai lainnya untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintahan di Senayan. Perkara mempertebal kekuatan jumlah partai tidaklah sulit, karena iklim politik kepartaian kita dibangun dengan dasar pragmatis ketimbang ideologis.

Muhaimin diyakini akan berperan besar mengawal kebijakan Anies di parlemen. Muhaimin adalah politisi lihai, ia meski tidak begitu meyakinkan dalam debat cawapres pertama dan terakhir, tetapi untuk urusan lobby, membangun kerjasama maupun meraih dukungan dari partai-partai politik lain ia masih memiliki pengaruh yang lumayan besar.

Contoh nyatanya adalah undang-undang Pesantren, dana abadi pesantren, maupun hari santri, tak bisa diabaikan merupakan perjuangan besar dari Muhaimin dan PKB. Dan, jangan lupakan pula, nama Maruf Amin disorongkan sebagai cawapres pendamping Jokowi sehingga menyingkirkan nama Mahfud MD pada Pemilu 2019 lalu, banyak dikisahkan tak bisa dilepaskan karena peran dari Muhaimin di dalam meja perundingan saat itu. Wajar akhirnya, hubungan Muhaimin dengan Mahfud MD tidaklah dalam kondisi yang selalu harmonis.

Baca Juga: 'Pemaksaan' Menteri Mundur dari Kabinet

Karakter Muhaimin yang jumawa, diyakini akan terasa sekali ia akan mudah menyatakan dirinya “the special one” meski dalam posisi cawapres. Saat kampanye dan debat cawapres pertama, ia dengan lantang dan jumawa berkata, semestinya yang menjadi capres adalah dirinya sedangkan Anies posisi cawapres, karena dia adalah ketua umum partai dan PKB juga berada di peringkat keempat.

Meski PKB dan Muhaimin merasa tinggi hati, tetapi PKS merasa hubungan partai ini dengan Anies lebih panjang durasinya dan juga dalam sisi emosionalnya ketimbang PKB. PKS juga tidak akan memudahkan PKB maupun Muhaimin dapat membangun narasi, Anies yang membutuhkan Muhaimin dan PKB, bukan sebaliknya.  

Ditenggarai secara tidak langsung hubungan PKB dan PKS akan terus bersaing. Apalagi kedua pendukung fanatik masing-masing partai ini pada dasarnya terjadi adanya “tembok besar” pemisah ideologi antara PKB dan PKS, meski sama-sama partai Islam. PKB dengan basis NU, grass root-nya cenderung tidak nyaman dalam kerjasama PKB dengan PKS.

Sebab, warga PKS cenderung selalu men-julid-kan tradisi keagamaan tradisional dari PKB. Posisi “Islam kanan” yang minoritas, akan bersaing untuk menyaingi kekuatan dari posisi “Islam Tradisional” yang memang sebagai kekuatan terbesar di negeri ini.

Sedangkan, Partai Nasdem juga tidak akan serta-merta ingin dianggap aggap berjasa besar bagi Anies maju sebagai capres, tetapi kemudian dipinggirkan ketika Anies terpilih. Partai Nasdem tidak akan menginginkan partai ini dianggap perannya ditempatkan di posisi buncit ketika Anies terpilih untuk memerintah.

Partai Nasdem akan mencoba kembali kekuatan media yang dipunyai, kepemimpinan dan lobby Surya Paloh yang handal, juga pengalaman Partai Nasdem memberikan kenyamanan kepada Presiden Jokowi selama dua periode.

Presiden Jokowi tak bisa dimungkiri lebih nyaman dengan Partai Nasdem selama 2014 dan 2023, ketimbang dengan PDIP, padahal PDIP adalah partainya Jokowi. Meski kisah romantis Partai Nasdem dan Jokowi, berakhir anti-klimaks dimenjelang penghujung jabatan Presiden Jokowi, karena hubungan keduanya merenggang ketika partai ini mengusung Anies.

Namun, pengalaman Partai Nasdem yang indah itu adalah modal partai ini, Partai Nasdem ingin menunjukkan meski partai ini andai pasca Pemilu Serentak tidak punya jabatan kembali di pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi posisi dan pengaruh partai ini tidak bisa digeser oleh PKB dan PKS. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS