QRIS BI Resmi Berlaku di Jepang dan China Mulai 17 Agustus 2025

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 24 Mei 2025

0 dilihat

QRIS resmi digunakan di Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025. Foto: Repro iStockphoto.

JAKARTA, TELISIK.ID - Momentum Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun ini akan diwarnai dengan peluncuran resmi sistem pembayaran QRIS lintas negara yang bisa digunakan oleh WNI di Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025.

Inovasi ini menjadi terobosan penting dalam sistem pembayaran digital yang dikembangkan Bank Indonesia, membuka akses transaksi lintas batas secara lebih mudah dan efisien.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara secara resmi akan dapat digunakan oleh warga negara Indonesia yang bepergian ke Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar BI dalam memperluas konektivitas sistem pembayaran digital antarnegara.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa kerja sama dengan otoritas sistem pembayaran Jepang telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari langkah teknis hingga uji coba atau sandbox.

Sejak pertengahan Mei 2025, kedua negara aktif berdiskusi guna menyiapkan peluncuran QRIS secara penuh.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan outbound QRIS itu tanggal 17 Agustus yang akan datang. Jadi, orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang," ujar Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI yang di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/5/2025).

Selain Jepang, kemajuan serupa juga terjadi dalam kerja sama QRIS lintas negara dengan China. Filianingsih mengungkapkan bahwa finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah rampung dan disepakati antara Union Pay International dari pihak China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Keempat penyedia layanan switching nasional Indonesia, yakni PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), juga telah menjalin kesepakatan strategis dengan Union Pay International.

Baca Juga: Negosiasi Tarif Trump Belum Tuntas, Amerika Tuding QRIS dan GPN Indonesia Penghambat

Kolaborasi ini mencakup pengembangan sistem dan pelaksanaan uji coba dalam sandbox untuk memastikan kesiapan implementasi.

"Ini mudah-mudahan juga uji coba bisa dilakukan nanti di 17 Agustus yang akan datang," tambah Filianingsih dalam konferensi pers tersebut.

Dalam paparannya, Filianingsih juga menjelaskan perkembangan kerja sama QRIS lintas negara dengan India. Saat ini, pembahasan teknis masih berlangsung antara ASPI dan NPCI International dari India.

Prosesnya sedang berjalan dan menunggu finalisasi di berbagai aspek penting sebelum tahap uji coba dimulai.

Sementara itu, kerja sama serupa dengan Korea Selatan tengah dalam proses kajian dan penyusunan kerja sama di tingkat industri.

Filianingsih menyebutkan bahwa koordinasi antara ASPI dan Korean Financial Telecommunication and Clearings Institute masih berlanjut. Di sisi otoritas bank sentral, komunikasi sudah dilakukan, tinggal menunggu tindak lanjut oleh para pelaku industri di kedua negara.

"Kalau dari sisi antarotoritas di bank sentral, ini sudah kita lakukan. Saat ini, sampai ke level industri, antara ASPI dengan Korean Financial Telecommunication and Clearings Institute," jelasnya.

Diskusi juga terus dilakukan dengan Arab Saudi. BI telah berdialog dengan Otoritas Moneter Arab Saudi untuk membahas kemungkinan implementasi QRIS bagi jemaah haji dan umrah.

Dukungan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi dinilai penting, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia.

"Mudah-mudahan nanti dengan kita akan lanjut di akhir bulan ini akan ada diskusi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umroh dari Saudi Arabia," kata Filianingsih.

Di balik pengembangan QRIS lintas negara ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi BI, yakni perbedaan struktur kelembagaan sistem pembayaran di setiap negara.

Tidak semua negara menempatkan otoritas sistem pembayarannya di bawah bank sentral seperti Indonesia. Hal ini memaksa BI untuk mempelajari dan menyesuaikan sistem dan regulasi yang berlaku di negara mitra.

Setelah memahami struktur otoritas, proses dilanjutkan dengan penyesuaian ketentuan regulasi dan harmonisasi infrastruktur sistem pembayaran. Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke kerja sama industri dan uji coba sandbox.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menambahkan bahwa pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara akan terus dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu kepentingan nasional, sinergi antarotoritas, dan dukungan dari pelaku industri.

"Ada tahapan yang memang nanti industri itu saling berbicara. Setelah sesuai kepentingan nasional dan kesepakatan industri, baru yang ketiga diberlakukan untuk semua pelaku industri," ujar Perry.

Penerapan QRIS lintas negara sebelumnya telah berjalan dengan baik di beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Keberhasilan tersebut menjadi model awal pengembangan sistem pembayaran digital lintas batas yang lebih luas.

BI juga mencatat bahwa volume transaksi QRIS meningkat signifikan. Pada April 2025, transaksi QRIS melonjak hingga 154,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: Kendari Beralih Bayar Parkir Pakai QRIS, Petugas Masih Bingung

Pertumbuhan ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat semakin familiar dan percaya terhadap penggunaan sistem pembayaran digital.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahkan menyoroti lonjakan pengguna QRIS yang begitu masif, yang menurutnya telah menciptakan dampak besar terhadap pola transaksi masyarakat.

"Pengguna QRIS meledak, bikin gerah pihak lain," kata Gibran dalam sebuah pernyataan terpisah.

Dengan semakin luasnya cakupan QRIS hingga ke Jepang dan China, sistem pembayaran digital Indonesia memasuki babak baru dalam ekosistem transaksi global.

Peluncuran resmi pada 17 Agustus 2025 menjadi momen penting yang menandai langkah maju teknologi finansial tanah air di kancah internasional. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS