Sembilan Miliar Anggaran TPP di Buton Selatan Dialokasikan Tidak Jelas

Kemudian Kepala Bagian (Kabag), Sekretaris Keuangan, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat dan Camat mendapat tambahan sebesar Rp 3 juta.

Sedangkan sekretaris dinas atau badan lainnya, inspektur pembantu serta kepala bagian sekretariat DPRD mendapat tambahan, Rp 2,7 juta. Untuk kepala bidang pada kantor keuangan dan Bappeda mendapat tambahan Rp 2,3 juta.

Sementara kepala bidang atau badan serta sekcam sebesar, Rp 2 juta. Pada jabatan pengawas, kepala sub bagian lingkup sekretariat daerah, badan keuangan dan perencanaan daerah serta inspektorat dan lurah mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 1,1 juta.

Kemudian kepala sub bagian lingkup sekretariat DPRD, dinas atau badan lainnya serta kepala seksi dinas, badan dan camat mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 1 juta.

Baca Juga : Corona Ancaman Pilkada

Sedang sekretaris lurah, kepala sub bagian kecamatan dan kepala seksi kelurahan sebesar Rp 700 ribu. Pada jabatan fungsional umum, khusus golongan empat mendapat tambahan sebesar Rp 600 ribu.

Golongan tiga Rp 500 ribu dan golongan empat Rp 400 ribu. Dari rincian tersebut, Pemda Busel mengalokasikan anggaran daerah tahun 2019 sebesar Rp 12 miliar.

Seiring perjalannya, Pemda tak menyalurkan sepenuhnya anggaran tersebut. Pemda Busel hanya membayarkan tiga bulan gaji atau hanya mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 3 miliar dari Rp 12 miliar yang disiapkan.

Artinya, tersisa Rp 9 miliar anggaran. Saat dikonfirmasi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Busel, La Ode Sukarman, enggan berkomentar banyak. Alasannya, dirinya menduduki jabatan kepala badan nanti Januari 2020. Artinya, dia sama sekali tidak mengetahui anggaran tersebut.

"Saya tidak tahu pasti anggaran ini, karena saya dilantik per-Januari 2020," tutur La Ode Sukarman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini.

Baca Juga : Kepala BLK Kendari : Kemenaker Tidak Menerbitkan Izin Baru TKA

Sementara itu, Wakil Ketua Satu DPRD Busel, Aliadi, mengatakan, masalah sisa anggaran TPP tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Pasalnya, pada pembahasan perubahan anggaran daerah tahun 2019, bentuk anggaran tersebut gelondongan. Artinya, tak ada item spesifik kegiatan yang tertera pada dokumen KUA-PPAS.

"Tanyakan saja pada pemerintah daerah," singkat legislator Hanura tiga periode itu.

Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyambung Lidah Rakyat (gempur), Erfin Muzalik, menyayangkan sikap pemerintah Busel yang dinilai telah mengkebiri hak para ASN.

Pasalnya, ASN merupakan unjung tombak pelayan masyarakat. Harusnya para ASN ini diberi kesejahteraan untuk mendukung kualitas kinerja mereka. Apalagi, para ASN Busel itu tidak mendapat tunjangan Lauk Pauk (LP). Sementara Pemda Busel menerapkan lima hari kerja.

"Cukup lah LP yang tidak dibayarkan Pemda terhadap para ASN ini, jangan lagi dengan TPP. Apalagi alokasi pergeseran sebagian anggaran ini tidak jelas," nilainya.

Sebagai alat penyambung lidah rakyat, ia mengaku, akan menyuarakan hal ini. Pasalnya, hal ini dinilai telah mengkebiri hak ASN.

"Rencananya besok, Rabu (18/03/2020) kami akan gelar aksi. Kita akan mempertanyakan sisa anggaran ini dialokasikan kemana. Surat pemberitahuan kami sudah masuk di Polres Buton," bebernya.

Baca Juga : Disdukcapil Buteng Tunda Pelayanan KTP Elektronik

Selain soal TPP, mereka juga mempertanyakan soal ganti rugi lahan yang dinilai menabrak sejumlah aturan dan terindikasi korup. Kemudian soal dugaan pembelian pulau yang juga melibatkan keluarga Bupati Busel, La Ode Arusani.

Informasi yang dihimpun telisik.id, Perbup pembayaran TPP oleh Bupati Busel, H. La Ode Arusani mengalami perubahan dalam perjalannya. Artinya, perbub TPP ini diterbitkan dua kali.

 

Reporter: Deni Djohan

Editor: Sumarlin