Hijriani, telisik indonesia
" Namun dalam kondisi kedaruratan, demokrasi bisa berwajah yang sama sekali berbeda, yakni dengan pelaksanaan berbagai pembatasan, penangguhan, eksklusi, kekerasan dan seringkali juga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. "
_WhatsApp.webp)
Oleh: Hijriani, SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Unsultra dan Praktisi Hukum
LUASNYA dampak pandemi ini, tidak bisa hanya dimaknai sebatas masalah kesehatan semata, melainkan keterkaitannya dengan problem multidimensi lainnya yang lebih luas.
Hantaman virus COVID-19 ini secara merata telah melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi di berbagai negara bahkan tak terkecuali di berbagai negara yang digdaya. Sejak wabah ini muncul, jumlah jatuhnya korban yang meninggal secara fluktuatif mengalami peningkatan.
Ketidakpastian dengan kondisi perkembangan virus ini dan belum ditemukannya virus penangkal membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan antisipasi yang dianggap mampu menjadi solutif di tengah kegalauan.
Kemudian, munculnya angin segar penanganan COVID-19 dengan informasi keberadaan vaksin menjadi harapan besar yang dapat menekan laju penyebaran COVID-19 dan diharapkan mampu menjadi “tameng” untuk membentuk kekebalan komunitas alias herd immunity.
Vaksin dan vaksinasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa pulih kembali. Mengembalikan geliat perekonomian masyarakat, ekonomi dapat segera bangkit dan dapat menekan terjadinya peningkatan COVID-19.
Kondisi kedaruratan yang dialami suatu bangsa ternyata banyak menyingkapkan wajah paradoks sekaligus ambivalensi politik demokrasi. Fenomena ini tergambar dalam logika umum demokrasi yang secara teoritik dikenal sebagai penerapan prinsip inklusi, keterbukaan, kebebasan dan aksebilitas bagi pemenuhan hak-hak dasar.
Namun dalam kondisi kedaruratan, demokrasi bisa berwajah yang sama sekali berbeda, yakni dengan pelaksanaan berbagai pembatasan, penangguhan, eksklusi, kekerasan dan seringkali juga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.
Baca juga: Ironi Buruh di Konawe, Akankah Sejahtera?
Situasi politik yang mengejutkan, dengan perombakan kabinet di tengah situasi wabah, dilantiknya enam posisi menteri yang sekaligus diganti, diharapkan memberi perbaikan berarti dalam memulihkan ekonomi nasional yang semakin tersungkur akibat pandemi yang semakin menggila dari hari ke hari, namun di sisi lain yang paling penting adalah tugas untuk tetap menyehatkan masyarakat dan menekan angka penularan COVID-19 patut menjadi prioritas.
Pelantikan Sandiaga Uno yang menjadi menteri Jokowi tak ayal menjadi sorotan publik. Pasalnya, tak disangka Sandiaga Uno yang menjadi pesaing Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu duduk menjadi pendukung di pemerintahan sekarang, resmi dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).
Sandiaga Uno menyusul mantan rekan seperjuangannya pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto, masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tak ayal fakta ini kemudian menjadi trending topik diperbincangkan segenap para pendukung yang dulu beradu di ring politik, saling menyahut dan tampak hanya sesal.
Tidak kalah unik, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mengejutkan publik dengan dilantiknya menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang terjaring perkara korupsi. Sepak terjang Risma dalam memimpin Surabaya menjadi catatan penting yang membawanya menyelesaikan kekisruhan dana bansos yang diduga dikorupsi oleh petinggi menteri sebelumnya.
Dana yang diperuntukkan untuk menyokong masyarakat, dikebiri dan digunakan untuk hawa nafsu perilaku koruptif sang menteri.
Namun tetap menjadi harapan besar kita semua, dengan situasi yang genting saat ini, birahi politik dapat disingkirkan dengan saling bersinergi, bahu membahu, melewati hantaman wabah COVID-19 ini.
Mengedepankan peduli dan empati kepada semua pihak yang berjibaku menghadapi virus ini, sehingga masyarakat tak perlu lagi diliputi rasa kekhawatiran dalam menjalankan aktifitasnya, dan senyum khas tersungging yang tersembunyi di balik masker. (*)
