Bupati Haliana Tegas Minta RKPD Wakatobi Disusun Realistis Sesuai Kemampuan Keuangan
Zulkifli Herman Tumangka, telisik indonesia
Kamis, 22 Januari 2026
0 dilihat
Pemkab Wakatobi membahas sejumlah isu strategis pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2027, Kamis (22/1/2026). Foto : Zulkifli Herman T/Telisik
" Pemerintah Kabupaten Wakatobi membahas sejumlah isu strategis daerah dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, mulai dari penanganan kemiskinan hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah "
WAKATOBI, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten Wakatobi membahas sejumlah isu strategis daerah dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, mulai dari penanganan kemiskinan hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Bupati Wakatobi, Haliana, menegaskan pentingnya konsultasi publik sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Konsultasi publik ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD sebagai wujud perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Haliana, Kamis (22/1/2026).
Haliana menegaskan bahwa RKPD harus disusun secara realistis dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar program yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif.
Baca Juga: Pemkab Muna Rencana Tempatkan PPPK Paruh Waktu yang Belum Digaji di Koperasi Merah Putih
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wakatobi, La Tarima, mengatakan bahwa dinamika pembangunan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah.
“Isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dan keterpaduan program agar pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
La Tarima menyebut kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani secara terarah melalui program lintas sektor, khususnya di bidang perlindungan sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi, Nur Bahtiar, mengungkap bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas.
Baca Juga: Bupati Wakatobi Minta RKPD 2027 Sinkron dengan RPJMD 2025-2029 dan Isu Strategis Nasional
“Dengan struktur keuangan daerah saat ini, sebagian besar pembiayaan pembangunan masih bergantung pada transfer keuangan. Kondisi ini menuntut efisiensi belanja dan penajaman prioritas program,” jelasnya.
Keterbatasan fiskal tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan agar belanja daerah benar-benar tepat sasaran.
“Dengan anggaran yang terbatas, tidak semua program dapat dibiayai. Karena itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci,” tambah Bahtiar.
Pemkab Wakatobi berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun program yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembangunan Wakatobi ke depan dapat berjalan lebih optimal. (A)
Penulis: Zulkifli Herman Tumangka
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
