Hasil Penelitian Litbang Jadi Rekomendasi OPD Kolaka Utara
Muh. Risal H, telisik indonesia
Jumat, 04 Desember 2020
0 dilihat
Kepala Balitbang Kolaka Utara, Masmur Lakahena, SS., M.Si. Foto: Muh. Risal/Telisik
" Jadi, hasil penelitian yang telah dilakukan akan kami rekomendasi ke setiap OPD terkait agar mereka melakukan perencanaan dan menyusun program untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir tersebut. "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Tahun 2020 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), telah melakukan beberapa kali penelitian baik menyangkut budaya, ekonomi, pembangunan maupun permasalahan lainnya.
Penelitian ini dianggap penting dan menyangkut kehidupan masyarakat Kolaka Utara.
Hasil penelitian Balitbang yang bekerjasama dengan beberapa universitas di Sultra, akan direkomendasikan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi acuan mereka menyusun perencanaan atas setiap permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut.
Kepala Balitbang Kolaka Utara, Masmur Lakahena, SS., M.Si, mengungkapkan, sedianya tahun 2020 ini Litbang telah memprogramkan sembilan item penelitian, namun karena refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 meyebabkan target tersebut tidak tercapai.
"Awalnya kami memprogramkan sembilan penelitian, tapi karena adanya pemangkasan anggaran akibat COVID-19, sehingga yang tersisa hanya lima dan salah satunya penelitian kajian dan analisis masyarakat tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Kolaka Utara yang hasilnya telah diseminarkan beberapa waktu lalu," terangnya, Jumat (4/12/2020).
Baca juga: Tiga Jabatan OPD di Buton Tengah Dilelang
Lebih lanjut, calon Doktor Manajemen Universitas Haluoleo ini mengatakan, jika ada dua faktor yang menjadi penyebab dilakukannya penelitian ini. Pertama, kondisi wilayah geografis Kolaka Utara yang sebagian masyarakatnya hidup di daerah pesisir dan faktanya sebagian besar dari mereka masih terkategori miskin.
"Oleh sebab itu, sebagai bagian dari perencanaan kami harus melakukan penelitian, pemetaan dan pendataan serta memahami letak kawasan-kawasan yang masih terkategori miskin ini ada," katanya.
Kedua, dengan melakukan penelitian ini pihaknya dapat memahami atau mengetahui faktor-faktor penyebab sebagian masyarakat pesisir di Kolut masih terkategori miskin dan berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.
"Jadi, hasil penelitian yang telah dilakukan akan kami rekomendasi ke setiap OPD terkait agar mereka melakukan perencanaan dan menyusun program untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir tersebut," ungkapnya.
Ketua Dewan Adat Patowonua (DAP) ini juga menegaskan kalau instansi yang dipimpinnya setiap tahun akan melakukan penelitian sesuai peran dan fungsi Balitbang.
"Setiap tahunnya kami akan lakukan penelitian karena tugas Balitbang adalah penelitian, untuk apapun juga baik menyangkut kehidupan masyarakat maupun kepentingan pembangunan Kolaka Utara dan semua hasilnya kami rekomendasikan ke setiap OPD," pungkasnya.
Sebagai informasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Balitbang Kolut bersama LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), terkait tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Kolaka Utara beberapa waktu lalu.
Baca juga: Sungai Deli Meluap, 3 Korban Banjir Tewas
Ditemukan tujuh faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir di Kolut, di antaranya:
1. Pendapatan dan jumlah tanggungan masyarakat pesisir yang tidak berbanding lurus.
2. Adanya patokan harga yang telah ditentukan oleh pemilik modal terhadap nelayan terkait hasil tangkapan mereka.
3. Aktivitas pertambangan menjadi penyebab rusaknya sumber daya alam pesisir.
4. Keterbatasan teknologi penangkapan yang digunakan.
5. Hubungan kerja yang melibatkan anggota keluarga lainnya.
6. Gaya hidup masyarakat pesisir yang tidak setara dengan pendapatan.
7. Kualitas sumber daya manusia atau pendidikan mereka terbatas (sangat rendah).
Untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir Kolaka Utara. Peneliti mengacu pada 10 indikator tingkat kemiskinan yang disusun oleh BPS yakni pendapatan, status rumah, jenis lantai rumah, sumber air, sumber penerangan, bahan bakar, konsumsi lauk pauk, frekuensi makan, kesehatan dan fasilitas pendidikan. (B)
Reporter: Muh. Risal
Editor: Fitrah Nugraha