Ini Reaksi Ketua DPRD Sumut dan Partai Pendukung Pemerintah Soal Harga PCR Diturunkan
Reza Fahlefy, telisik indonesia
Rabu, 27 Oktober 2021
0 dilihat
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. Foto: Reza Fahlefy/Telisik
" Tujuan digratiskan atau dimurahkan harga PCR bukan tanpa alasan. Sebab, perekonomian bisa terkendala dan mati jika harga PCR mahal. "
MEDAN, TELISIK.ID - Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo memberikan instruksi agar harga Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) menjadi Rp 300 ribu.
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting langsung bereaksi mendengar adanya informasi akan diturunkannya harga Swab PCR dari Rp 499 ribu menjadi Rp 300 ribu.
"Kalau bisa gratis, atau pemerintah setidaknya bisa memberikan subsidi agar harganya bisa menjadi Rp 50 ribu atau di bawah dari Rp 300 ribu. Pemerintah bisa subsidi dan kami yakin bahwa pemerintah akan peduli dengan masyarakat," kata Baskami Ginting, kepada awak media, Rabu (27/10/2021).
Tujuan digratiskan atau dimurahkan harga PCR bukan tanpa alasan. Sebab, perekonomian bisa terkendala dan mati jika harga PCR mahal.
"Misalnya, objek wisata mancanegara yang setiap perjalanan harus memakai PCR sebagai persyaratan. Lalu, usaha transportasi juga menjadi sepi. Bayangkan jika harga PCR lebih mahal dari tiket transportasi. Terutama angkutan udara," tuturnya.
Menurut Ketua DPRD Sumut dari Partai PDI Perjuangan ini mengakui, banyak yang mengeluh dan masyarakat juga kasihan dengan harga PCR yang relatif mahal.
"Sekarang kasihan kita, kadang-kadang orang dari Jakarta mau ke Medan, misalnya ada yang orang tuanya meninggal uangnya pas-pasan untuk ongkos. Tapi dia harus Swab PCR lagi, yang terkadang lebih mahal dari ongkosnya. Kan kasihan mereka karena PCR jadi memberatkan mereka," ungkapnya.
Selain itu, banyak warga Sumut yang mengadu kepada lembaga legislatif ini. Bahkan mereka juga sudah lama berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar harga test PCR tidak menjadi beban.
"Sudah lama kami ajukan itu, agar harga PCR itu lebih murah. Tapi baru kali ini mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Selain itu, kalau bisa tidak usa lagi ada test PCR ini, karena warga sudah divaksin, ada juga aplikasi pelindungdiri. Jadi kami harapkan pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Dibahas Sehari, Perubahan APBD Muna Dibawa ke Kemendagri
Baca juga: Honor Petugas TPS Meningkat, KPU Jatim Ajukan Dana Rp 1,9 Triliun untuk Pilgub
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga memberikan apresiasi terhadap wacana dari pemerintah pusat untuk menurunkan harga PCR.
"Kita apresiasi pemerintah, ada niat menurunkan harga PCR. Tapi kita meminta kepada pak Jokowi agar menurunkan lagi harga PCR itu karena membebankan masyarakat. Kalau bisa Rp 150 ribu. Tujuannya agar perekonomian bisa semakin maju, pariwisata dan bidang usaha lainnya bisa kembali normal. Karena banyak masyarakat yang enggan berwisata karena harga PCR lebih mahal daripada ongkos perjalanannya," ungkapnya.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut ini menilai, sebagai partai pendukung berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan perekonomian bisa normal kembali.
"Mudah-mudahan ke depan Pandemi ini segera berakhir dan tidak ada kegiatan tes PCR dan lainnya. Saya pernah mendengar bahwa pemerintah pernah mensubsidi harga tiket, jadi kalau sekarang pemerintah memberikan subsidi PCR pasti bisa. Saya yakin pemerintah juga karena juannya untuk perekonomian," terangnya.
Diketahui, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan harga tes PCR diturunkan. Hal ini menyusul tes PCR menjadi syarat naik pesawat.
"Arahan presiden ini agar harta PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu," kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021). (B)
Reporter: Reza Fahlefy
Editor: Fitrah Nugraha
