Reshuffle, Komunikasi Politik dan Tabrakan Kereta

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 03 Mei 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

AKHIR April memperlihatkan kondisi yang tidak baik-baik saja. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dengan enam pejabat baru yakni: pertama, Menteri Lingkungan Hidup: Jumhur Hidayat; kedua, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan: Hanif Faisol; ketiga, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP): Dudung Abdurachman; keempat, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari; kelima, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi: Hasan Nasbi; dan keenam, Kepala Badan Karantina Nasional: Abdul Kadir Karding.

Dari reshuffle ini jelas terlihat Presiden Prabowo menginginkan menata kembali kabinetnya dan juga memperbaiki komunikasi politik pemerintah terhadap publik yang acap menimbulkan kekisruhan. Masalah Pemerintahan Prabowo yang krusial adalah komunikasi politik para menteri-menteri di kabinet.

Masih hari yang sama, pasca reshuffle dilakukan, malamnya terjadi tabrakan kereta api antara Kereta Rel Listrik (KRL) jurusan Cikarang dengan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026.

Dari kasus ini, tampak jelas terjadinya komunikasi buruk yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, ia mengusulkan agar gerbong wanita tidak lagi ditempatkan di ujung rangkaian, melainkan di bagian tengah. Dua peristiwa di hari yang sama, menunjukkan satu kesamaan buruknya komunikasi politik pejabat pemerintah, dan/atau komunikasi buruk dari pemerintah.

Tersandera Komunikasi Politik yang Tak Tepat

Jika kita menggunakan kata komunikasi politik dari pemerintah yang buruk, mungkin terlalu kasar penggunaan bahasanya, maka kita gunakan komunikasi politik yang tak tepat (tak pas). Pemerintahan Prabowo memang permasalahan krusialnya adalah dalam komunikasi politik. Padahal komunikasi politik adalah hal utama dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat seperti proses pembuatan keputusan dan/atau kebijakan.

Reshuffle terakhir, tampak jelas Presiden Prabowo ingin membenahi permasalahan komunikasi politik yang terus mendera pemerintahannya. Muhammad Qodari dari posisi kepala kantor staf presiden dipindahkan menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah yang sebelumnya dipegang oleh Angga Raka Prabowo yang merangkap sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

Baca Juga: Menafsir Peran JK untuk Jokowi

Sejak komunikasi pemerintah dipegang oleh Angga Raka, ia sangat minim dalam kerjanya mengkomunikasikan kerja pemerintah kepada publik. Angga Raka yang merangkap jabatan, malah memperoleh sentimen negatif publik karena gajinya besar tetapi kinerjanya tidak memuaskan, apalagi latar belakangnya sebagai keponakan Presiden Prabowo juga tersorot karena nuansa nepotisme berupa politik kekeluargaan lebih kental ketimbang terpilih berdasarkan kompetensinya. Wajar akhirnya publik menilai ia memang tidak cakap sebagai kepala badan komunikasi pemerintah.

Sedangkan, Qodari selama menjadi Kepala KSP memang yang kerap mengkomunikasikan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada publik. Qodari juga sama seperti pendahulunya Hasan Nasbi, menjadi perisai bagi pemerintahan maupun personal Presiden terhadap berbagai kritik dari kelompok kepentingan, kelompok penekan, maupun publik. Menyadari lemahnya komunikasi politik pemerintahan dan juga komunikasi politik Presiden Prabowo.

Sehingga reshuffle kemarin adalah langkah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Tiga orang sekaligus menunjukkan upaya menguatkan komunikasi politik pemerintah seperti: direkrutnya Dudung Abdurachman sebagai Kepala KSP, lalu menggeser Qodari sebagai Kepala Bakom Pemerintah dan menarik kembali Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dan, tiga orang lainnya dari hasil reshuffle juga mencerminkan diakomodirnya kritik publik terkait: persoalan Lingkungan Hidup yang dipegang oleh Jumhur Hidayat; terkait bidang pangan dimasukkannya Hanif Faisol untuk menguatkan kerja dan komunikasi persoalan Pangan; begitu pula terkait kepedulian terhadap Sumber Daya Alam (SDA) sehingga melantik Kepala Badan Karantina Nasional.  

Bahkan, jika dicermati dimasukkannya Jumhur Hidayat, ditenggarai upaya pemerintah merangkul Buruh, sehingga wajar akhirnya pada 1 Mei kemarin sebagai hari Buruh Internasional yang terjadi adalah bukanlah demonstrasi dari para buruh seperti umumnya, tetapi kebersamaan massa buruh dengan pemerintah, sesuatu yang tak lazim.

Ini menunjukkan reshuffle kemarin nuansanya bukan upaya memperbaiki persoalan ekonomi tetapi memperbaiki permasalahan komunikasi politik dari pemerintah. Harus diakui, malam pasca tabrakan KRL, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, memberikan solusi yang tidak tepat, dengan mengusulkan agar gerbong wanita tidak lagi ditempatkan di ujung rangkaian, melainkan di bagian tengah.

Usulan ini tampak sekali Menteri PPA Arifatul tidak mengerti akar permasalahan dari Kereta Api. Wajar akhirnya, ia meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh usulannya memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah pasca kecelakaan Kerta Api (KA) Stasiun Bekasi Timur.

Persoalan Tabrakan Kereta Api akar permasalahannya adalah manajemen keselamatan yang belum cukup baik diterapkan di negeri ini. Persoalan pelik seperti palang pintu, banyak stasiun yang belum ada, misalnya.

Banyak yang menyoroti bahwa salah satu penyebab kecelakaan KA adalah terkait palang pintu, ternyata pembuatan palang pintu adalah tanggung jawab pemerintah setempat, bukan kewajiban dari Kereta Api Indonesia (KAI), jadi ini terkait perbatasan kerja antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berkoordinasi dengan kepala daerah, juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga: Political Block Ala Nasdem

Tak dimungkiri, Pemerintah saat ini menghadapi kritik yang cukup kuat dari publik atau dari luar pemerintahan. Upaya Reshuffle menjadi bagian dari upaya memperbaiki pola komunikasi pemerintahan. Seperti penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, pengangkatan Dudung Abdurachman sebagai Kepala KSP yang ditempatkan kembali oleh figur dari militer, dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang diemban Hasan Nasbi.  

Bahkan, Dudung Abdurachman ditempatkan sebagai Kepala KSP langsung mengeluarkan kebijakan untuk membuka layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat selama 24 jam penuh, yang menunjukkan upaya perbaikan komunikasi pemerintah.

Dengan dipilihnya Dudung sebagai figur militer diharapkan dapat mewujudkan sistem komando, dan juga figur Dudung yang berani dan tegas dapat membantu mengatasi kritik publik dari luar pemerintah yang dilakukan oleh kelompok “garis keras” yang disinyalir hanya ingin membuat kegaduhan dan tidak menginginkan persatuan dari negeri.

Publik kini menanti apakah sinergi antara Hasan, Qodari, dan jajaran KSP mampu menciptakan orkestrasi komunikasi pemerintahan yang lebih baik, solid dan transparan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi politik bukan sekadar aspek teknis, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS