Pemkab Buton Selatan Gandeng DPRD Audiensi di Bappenas
Ali Iskandar Majid, telisik indonesia
Kamis, 11 Juli 2024
0 dilihat
Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan beserta jajarannya bersama dengan Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo pada audiensi percepatan dan akselerasi pembangunan daerah. Foto: Ist.
" Demi percepatan dan akselerasi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan bersama pimpinan DPRD melakukan audiensi di Kementerian PPN/Bappenas RI "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Demi percepatan dan akselerasi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan bersama pimpinan DPRD melakukan audiensi di Kementerian PPN/Bappenas RI.
Audiensi berlangsung di aula Sulawesi, Lt. 8 Menara Kementerian PPN/Bappenas RI, membahas upaya Pemkab Buton Selatan mewujudkan Kabupaten Buton Selatan sebagai sentra perikanan dan pariwisata dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan, Parinringi menyampaikan, dilakukannya audiensi itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Buton Selatan dalam upaya mewujudkan hal-hal yang menjadi prioritas di Kabupaten Buton Selatan.
“Kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah, mudah-mudahan keseriusan kami ini dapat diprioritaskan,” ungkap Parinringi, Kamis (11/7/2024).
Ia menambahkan, di dalam usulan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik, fisik maupun non fisik, mencakup integrasi seluruh bidang di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, jalan, perikanan dan pariwisata.
Baca Juga: Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Bangun Gedung Pelayanan Jantung di RSUD Konawe
Seluruh aspek tersebut akan berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan.
Sementara itu, Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI Mohammad Roudo, mengatakan, penyusunan skla prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) penting untuk dilakukan.
Kemudian diselaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat sebab segala usulan yang dibuat akan diusulkan pemprov kepada pemerintah pusat melalui Musrenbang Nasional maupun Regional.
Baca Juga: Pemkab Bombana Hadiri Penyampaian Hasil Pengelolaan Keuangan 2023
Selain itu Muhammah Roudo, mengungkapkan bahwa Pemkab Buton Selatan pada kebijakan DAK fisik tahun 2025 memperoleh lokus di bidang kesehatan, pendidikan dan sanitasi. Untuk itu, ia menekankan agar Pemkab Buton Selatan segera melengkapi dokumen pendukung usulan dimasing-masing bidang yang telah disebutkan.
"Kami sampaikan kepada Pemkab Buton Selatan agar dalam penginputan usulan prioritas tahun 2025 di aplikasi KRISNA DAK dilengkapi semua dokumen pendukung untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengalokasikan besaran anggaran," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh usulan akan dikembangkan melalui proses dan tahapan. Terkait kebutuhan informasi yang lebih lanjut, pihaknya sangat bersedia untuk membantu tergantung apa yang menjadi kebutuhan. (C)
Penulis: Ali Iskandar Majid
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
