Prabowo Buka Blokir Anggaran Belanja Kementerian Rp 256 Triliun dan Daerah Rp 50 Triliun
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Kamis, 01 Mei 2025
0 dilihat
Prabowo buka blokir anggaran demi percepat belanja negara. Foto: Instagram@prabowo.
" Pemerintah pusat menunjukkan langkah nyata dalam percepatan pembangunan nasional dengan membuka blokir anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah "
JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah pusat menunjukkan langkah nyata dalam percepatan pembangunan nasional dengan membuka blokir anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Langkah ini menandai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan pelaksanaan program prioritas tidak terhambat oleh kendala teknis administrasi anggaran.
Melalui kebijakan efisiensi belanja, pembukaan blokir ini membuka ruang fiskal yang signifikan bagi kementerian dan daerah untuk melanjutkan aktivitas belanjanya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai total Rp 86,6 triliun.
Anggaran tersebut berasal dari hasil refocusing dan relokasi yang dilakukan terhadap alokasi belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah sesuai arahan Presiden.
“Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional,” ujar Suahasil, seperti dikutip dari kemenkeu.go.id, Kamis (1/5/2025).
Kebijakan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi tersebut bertujuan memastikan seluruh belanja negara dilakukan dengan optimal, efisien, serta tepat sasaran.
Baca Juga: Prabowo Kumpul Sesepuh TNI, Kabar Reshuffle Menteri Era Jokowi dan Wapres Diseret ke MK Menyeruak
“Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan,” kata Suahasil.
Menurut data yang dijelaskan oleh Wamenkeu Suahasil, total efisiensi belanja tahun 2025 dilakukan terhadap 99 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp 256,1 triliun. Sementara itu, efisiensi belanja dalam bentuk transfer ke daerah mencapai Rp 50,6 triliun.
Dalam proses pembukaan blokir anggaran tersebut, terdapat rincian pengalokasian yang mencakup dua kelompok kementerian/lembaga.
“Anggaran sebesar Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 Kementerian dan Lembaga baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih,” kata Suahasil. Sementara itu, sebesar Rp53,49 triliun diperuntukkan bagi 76 kementerian dan lembaga lainnya yang tidak mengalami restrukturisasi.
Langkah strategis ini memberikan keleluasaan kepada kementerian dan lembaga untuk segera melanjutkan proses belanja sesuai program-program prioritas pemerintah.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini akan berpengaruh langsung terhadap akselerasi realisasi anggaran di awal tahun anggaran 2025. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional.
Efek dari pembukaan blokir anggaran ini sudah mulai terlihat dalam realisasi belanja negara yang meningkat dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Suahasil menyebutkan bahwa realisasi belanja pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 24,4 triliun.
Angka ini naik signifikan pada Februari 2025 menjadi Rp 83,6 triliun, dan kembali melonjak pada Maret 2025 mencapai Rp196,1 triliun.
Baca Juga: Rincian Lengkap Tarif Listrik Subsidi dan Nonsubsidi Resmi Diberlakukan Mulai Mei 2025
“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN,” kata Suahasil.
Ia menambahkan bahwa angka tersebut selaras dengan target pendapatan negara dan keseluruhan belanja yang telah direncanakan pemerintah.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan belanja kementerian dan lembaga agar tetap sesuai dengan arahan prioritas pembangunan.
“Ini inline dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” tegas Suahasil. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
