Putra Majapahit Sentil Anggota DPRD Busel yang Bela Bupati-Nya

Deni Djohan, telisik indonesia

Selasa, 03 Maret 2020

0 dilihat

Ketua dewan penasehat Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat (Gempur), La Ode Rizalan. Foto: Istimewa

BATAUGA, TELISIK.ID - Bantahan pembelian pulau Bupati Buton Selatan (Busel), H La Ode Arusani oleh anggota DPRD Busel Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dodi Hasri, ditanggapi ketua dewan penasehat Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat (Gempur), La Ode Rizalan.

Menurut Rizal, sapaan akrab La Ode Rizalan, penelusuran yang dilakukan Dodi Hasri tidak objektif. Pasalnya, Dodi Hasri mengabaikan pengakuan pihak pertanahan, yang menyatakan jika pemerintah daerah pernah mengajukan pengusulan penerbitan sertifikat atas kedua pulau yang ada di Kecamatan Kadatua yakni, Desa Mawambunga dan Desa Kaofe.

Baca Juga : 260 Calon Jemaah Saudi Patria Wisata Gagal Berangkat Umroh

 "Harusnya dia (Dodi Hasri), ke pertanahan juga menanyakan kebenaran itu. Kalau begitu kan objektif," tutur Rizal saat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya, Selasa (03/03/20202).

Selain itu, lanjutnya, bantahan Dodi Hasri melalui media juga dianggap tidak profesional. Harusnya, sebagai perwakilan rakyat, dirinya diberi kewenangan untuk memanggil seluruh pihak terkait seperti mantan Kades Mawambunga, Sarifuddin dan kades saat ini, Harmin, dalam bentuk rapat dengar pendapat (RDP). 

"Kalau untuk mencari objektifitas persoalan itu harusnya gunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD. Mereka diberi kewenangan untuk memanggil seluruh pihak terkait. Kita juga bisa hadir dalam rapat pertemuan tersebut," ungkapnya.

Baca Juga : Diduga Terkena Virus Corona, Dua Warga Kolaka Dirawat di RS Bahteramas

Pria berdarah Majapahit ini berharap agar Dodi Hasri juga berkenan menelusuri rencana pembelian pantai seluas hampir tiga kilo meter oleh Bupati Busel, Arusani di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat serta lahan-lahan yang kini telah telah terbangun gazebo di Pulau Siompu. Sebab diduga kuat lahan tersebut juga telah dikuasai oleh Arusani. 

"Maksudnya supaya jangan hanya keluar daerah. Karena sejauh ini tidak ada kontribusi untuk daerah dari hasil SPPD itu. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan diaerah ini," tegasnya. 

Saat hendak dikonfirmasi melalui sambungan Whattshap nya, Dodi Hasri belum memberikan konfirmasinya.

Baca Juga : Antisipasi Musibah Kapal Tenggelam, Potensi SAR Dilatih 72 Jam

Reporter: Deni Djohan
Editor: Sumarlin