Demo Tunjangan DPR di Kendari Masih Lanjut, Massa Aksi Turun 1 September dengan Pasukan Lebih Besar
Edwin Ramadhan, telisik indonesia
Sabtu, 30 Agustus 2025
0 dilihat
Kelompok demonstrasi, menyuarakan keadilan atas korjan jiwa, di Jalan Jendral AH Nasution pada Sabtu (30/8/25). Foto : Edwin Ramadhan/Telisik
" Penolakan terhadap kebijakan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp 50 juta per orang terus menguat di Kota Kendari "

KENDARI, TELISIK.ID - Penolakan terhadap kebijakan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp 50 juta per orang terus menguat di Kota Kendari, Sabtu (30/8/2025).
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan kembali menggelar aksi di Jalan Jenderal AH. Nasution.
Aksi tersebut sekaligus menjadi lanjutan dari gelombang protes sebelumnya yang memakan korban jiwa, driver ojol, Affan Kurniawan di Jakarta yang terlindas Kendaraan Taktis (Rantis) Barracuda Brimob.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa tidak hanya menyoroti masalah tunjangan DPR, tetapi juga menegaskan sikap solidaritas terhadap rekan mereka yang gugur saat menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Tak Mau Bernasib Seperti Makassar, DPRD Sulawesi Tenggara Dijaga Ketat Pasukan TNI Yonif 725 Woroagi
Massa berorasi secara bergantian, menyampaikan kritik keras bahwa kebijakan tersebut dianggap jauh dari kepentingan rakyat.
Salah satu peserta aksi, Ajji Darmawan, menyatakan bahwa demonstrasi ini memiliki dua alasan utama. Pertama, sebagai penghormatan kepada rekan mereka yang meninggal. Kedua, untuk menolak kebijakan DPR yang dinilai tidak logis dan merugikan masyarakat.
“Yang pertama, kita merespon aksi dari komisi lain, karena ini bentuk suka cita kita juga bagi saudara kita yang meninggal baru-baru ini. Kedua, bagaimana kita merespon terhadap tunjangan perumahan yang diberikan oleh DPR RI, itu yang kita pertanyakan dari DPRD Sulawesi Tenggara,” ungkapnya saat berorasi.
Ajji menegaskan bahwa alasan DPR mengenai rumah jabatan yang disebut tidak layak huni tidak bisa dijadikan dasar pengalihan anggaran. Menurutnya, kebutuhan masyarakat seharusnya diprioritaskan dibandingkan memberikan fasilitas tambahan kepada wakil rakyat.
“Kenapa anggaran itu dialihkan ke tunjangan perumahan. Itu yang kita persoalkan,” ujarnya.
Massa aksi juga menyampaikan bahwa kehadiran DPR semestinya memberi perlindungan kepada rakyat, bukan justru menimbulkan keresahan.
Mereka menuding kegagalan wakil rakyat dalam menjalankan fungsi tersebut, hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam aksi sebelumnya. Ajji bahkan menyebut hal itu sebagai bentuk kelalaian.
“Harapan saya terkhusus DPRD Sulawesi Tenggara itu tidak bertindak seperti yang kita lihat saat ini, lalu ada tindakan kriminalitas yang dilakukan sehingga nyawa yang seharusnya dilindungi tidak terlaksana dengan baik, akhirnya terjadi kehilangan nyawa,” katanya.
Baca Juga: Unit Usaha Jahitan SMKN 3 Kendari Terkendala Pemasaran, 700 Seragam Belum Tersalurkan
Pantauan telisik.id di Lokasi, aksi pada Sabtu sore itu juga melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Konsolidasi terus dilakukan untuk memperkuat massa menjelang aksi puncak pada Senin, 1 September 2025. Ajji menegaskan bahwa aksi tidak akan berhenti bila tuntutan mereka diabaikan.
“Kalau aspirasi tidak didengar, kami akan kembali dengan massa lebih besar pada Senin mendatang,” tegasnya.
Di tengah aksi, massa melakukan pembakaran ban di perempatan jalan lampu merah. Tindakan tersebut membuat lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal AH. Nasution tersendat.
Asap pekat dari ban terbakar juga sempat mengganggu pengendara yang melintas. Meski demikian, mahasiswa tetap bertahan dengan orasi mereka hingga sore hari. (C)
Penulis: Edwin Ramadhan
Editor: Ahmad Jaelani
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS