Sunaryo, telisik indonesia
" KPU Muna mulai menetapkan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD pada Pemilu 2024 "
MUNA, TELISIK.ID - KPU Muna mulai menetapkan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD pada Pemilu 2024.
Kini, KPU mulai membuka ruang tanggapan masyarakat atas rancangan penataan Dapil itu.
"Tanggapan masyarakat kita buka sejak 23 November sampai 6 Desember, sebelum penetapan yang dilakukan KPU RI," kata Ketua KPU Muna, Kubais, Sabtu (26/11/2022).
Tanggapan dan masukan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis atau langsung ke kantor KPU.
Baca Juga: Upaya Bawaslu Sulawesi Tenggara Wujudkan Pemilu Berintegritas dengan Pengawasan
"Penyampaian tanggapan, harus dilengkapi dengan identitas diri berupa KTP-el bagi perorangan dan surat pengantar resmi bagi lembaga, organisasi masyarakat atau partai politik," terangnya.
Rancangan dapil yang telah ditetapkan KPU tetap berjumlah enam seperti Pileg 2019 lalu. Hanya saja, akan ada satu kecamatan di Dapil VI yang meliputi, Kecamatan Duruka, Lohia, Kontunaga dan Watoputeh akan digabung dengan Dapil I.
"Opsinya antara Duruka dan Watoputeh," ujarnya.
Rencana penarikan salah satu kecamatan di Dapil VI untuk digabungkan dengan Dapil I yang meliputi Kecamatan Katobu dan Batalaiworu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendapilan, salah satunya berdasarkan kesetaraan nilai suara.
Di mana, bila dihitung dengan jumlah penduduk di Dapil VI tidak jauh berbeda dengan Dapil I.
"Setelah dihitung, selisihnya sedikit. Makanya, kami coba menarik satu kecamatan agar nilai suaranya ada," ungkapnya.
Dengan digabungnya satu kecamatan, secara otomatis akan menambah alokasi kursi di Dapil I yang sebelumnya enam menjadi tujuh kursi. Sementara di Dapil VI menjadi enam kursi.
Baca Juga: KPU Bombana Beber Tiga Rancangan Dapil di Pemilu 2024
"Kecenderungan KPU secara sosial budaya dan kesatuan wilayah, Duruka yang lebih tepat digabung dengan Dapil I. Karena memiliki kesamaan antara masyarakat yang tinggal di Lagasa dengan masyarakat di Wamponiki dan pesisir Batalaiworu, sehingga bisa bergabung satu kesatuan," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Muna, Irwan menerangkan, tidak masalah dengan rencana penggabungan Kecamatan Duruka ke Dapil I. Namun, Ia menilai Dapil Pileg Tahun 2019 lalu sangat proposinal.
"Bagi kami tidak ada masalah, tetapi lebih bagusnya lagi, gunakan Dapil lama saja," kata Ketua DPRD Muna itu. (B)
Penulis: Sunaryo
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
