Penunjukan Bahri Sebagai Pj Bupati Muna Barat, Banyak yang Gelisah
Sunaryo, telisik indonesia
Kamis, 26 Mei 2022
0 dilihat
Ketua DPD KNPI Muna Barat, La Ode Agus dan aksi demonstrasi penolakan Pj bupati. Foto: Ist.
" Penunjukan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri, sebagai penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, membuat banyak pihak gelisah "
MUNA, TELISIK.ID - Penunjukan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahri sebagai penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, membuat banyak pihak yang gelisah.
Khusus di Muna Barat, terlihat jelas baru-baru ini sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Barisan Masyarakat Muna Barat Bersatu (BMMBB) menolak pelantikan Pj bupati yang bukan usulan Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Ketua DPD KNPI Muna Barat, La Ode Agus menilai, aksi penolakan pelantikan itu bukan lahir dari masyarakat, melainkan pesanan elit-elit di Muna Barat yang merasa terganggu dengan hadirnya Bahri.
"Yang demo itu semua orang-orang pemerintahan sebelumnya. Di belakang mereka dalangnya adalah para oknum pejabat yang gelisah dengan hadirnya Bahri sebagai Pj," ungkap Agus, Kamis (26/5/2022).
Menurutnya, ketakutan para elit-elit di Mubar, dikarenakan akan banyak masalah yang akan terkuak di pemerintahan. Makanya, sekelompok orang-orang itu menolak Bahri.
"Pak Bahri harus waspada dengan oknum-oknum pejabat. Mereka itu yang ikut menolak, untuk menutupi masalah di pemerintahan," terangnya.
Sekretaris DPD II Golkar Muna Barat itu mengaku, penunjukan Bahri sangat tepat. Menurutnya, Bahri hadir tanpa kelompok, sehingga dinilai mampu membenahi daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, birokrasi, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Tim Terpadu Bahas Hal Teknis dan Strategi Cekal Keluar Masuk Hewan di Manggarai
"Bukan rahasia umum lagi, tujuh tahun terakhir, Muna Barat hanya dikuasai kelompok yang dekat dengan kekuasaan yang hanya memperkaya diri sendiri, sedangkan masyarakat terjepit," bebernya.
Agus yang juga merupakan bagian dari tokoh pembentukan Muna Barat berpesan kepada Bahri untuk menata kembali birokrasi yang ada saat ini.
Karena banyak pejabat yang belum memenuhi syarat diangkat menjadi Plt kepala dinas. Sementara banyak yang memenuhi syarat malah di-nonjob, hanya karena kepentingan politik pemerintahan sebelumnya tidak tercapai.
"Kami yakin Pak Bahri mampu membenahi carut-marutnya birokrasi yang ada saat ini," tandasnya.
Baca Juga: Dukungan Tokoh untuk La Ode Budiman Sebagai Pj Bupati Buton Selatan Beredar
Sementara itu, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menjelaskan, tidak ada masalah dengan birokrasi. Siapapun Pj bupati yang dilantik, itulah atasan mereka. Kewajiban sebagai birokrasi tentunya akan membantu tugas Pj dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Soal Pj tidak usah lagi diperdebatkan. Kita tinggal menunggu saja jadwal pelantikan," singkatnya. (B)
Penulis: Sunaryo
Editor: Haerani Hambali
