Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Bakal Kebut Pembangunan Daerah Pakai Sistem Data Desa Presisi

Adinda Septia Putri, telisik indonesia

Jumat, 29 September 2023

0 dilihat

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto bakal gagas sistem data desa presisi. Foto: Adinda Septia Putri/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Sulawesi Tenggara bakal bangun sistem data desa presisi untuk percepat pembangunan daerah. Penjabat (Pj) Gubernur, Andap Budhi Revianto menganggap sistem pembangunan yang bersifat sektoral selama ini kurang efektif dalam mendorong pembangunan.

Andap juga menambahkan, sistem pembangunan dengan meniru daerah lain seperti melakukan study banding juga tak efektid, malah boros anggaran. Hal itu dikatakan Andap saat mengundang seluruh kepala daerah di 17 kabupaten/kota dalam rapat koordinasi, Jumat (29/9/2023).

Sekjen Kemenkumham itu menggaet Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sofyan Sjaf, penemu sistem data presisi yang ternyata putra daerah asli Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Disebut Pilih Kasih Soal RTH ZA Sugianto, Pemkot Kendari: Dilakukan Bertahap

Ia bercerita, dirinya bertemu dengan Sofyan sebelum tahu akan ditunjuk jadi Pj gubernur, saat itu Sofyan juga sedang melakukan percobaan data desa presisi (DDP) di 8 desa di Kecamatan Watunohu, Kolaka Utara.

Data desa presisi sendiri merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual suatu desa. Data Desa Presisi (DDP) dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.

Andap menganggap, data yang akurat bisa menjadi pijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Ia merencanakan setidaknya tahun depan Sulawesi Tenggara sudah bisa menggunakan sistem DDP tersebut.

Baca Juga: Beri Penguatan Tahanan, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Kembali Sambangi Rutan Kendari

Langkah awal untuk mewujudkannya, Andap bakal kerahkan para surveyor untuk turun memenuhi data yang akurat ke seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa. Ia berdalih, hal itu tak memakan anggaran banyak di banding melakukan studi banding  yang hasilnya tak efektif.

DPRD Sulawesi Tenggara juga diinstruksikan untuk dapat segera mengkomunikasikan dan melegislasi program tersebut menjadi Perda. Selain itu, Universitas Halu Oleo (UHO) juga bakal berperan sebagai pembuat legal drafting Perda tersebut.

Tempat sama, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh juga merestui program yang digagas Pj gubernur. Kata Abdurrahman, nantinya akan banyak data yang diurai dalam DDP untuk mempresentasikan sejauh mana pembangunan dalam suatu daerah. (B)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS