Tingkatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kemenkumham Sulawesi Tenggara Gelar Bimtek

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Senin, 27 November 2023

0 dilihat

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara bersinergi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan bimtek revolusioner yang berfokus pada realisasi pengadaan barang dan jasa, serta rencana umum pengadaan tahun 2023. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bersinergi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) revolusioner.

Berfokus pada realisasi pengadaan barang dan jasa, serta rencana umum pengadaan tahun 2023. Dengan format hybrid, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menarik perhatian seluruh satuan kerja Kemenkumham se-Sulawesi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, membuka acara dengan menegaskan tujuan kegiatan ini.

"Kegiatan ini mendukung peningkatan nilai indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Kemenkumham telah meraih prestasi terbaik dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan," ungkapnya, Jumat (24/11/2023).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris, memberikan paparan menarik terkait realisasi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 serta rancangan umum pengadaan tahun 2024.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Ingatkan Target Pemenuhan Data Dukung

"Pencapaian kita pada tahun ini sebagai yang terbaik 1 di lingkup kementerian/lembaga menunjukkan peningkatan yang sangat baik dalam indeks tata kelola pengadaan," kata Novita.

Novita juga mengungkapkan harapannya agar realisasi pengadaan anggaran barang dan jasa untuk tahun 2024 bisa lebih baik lagi. "Saya harap prestasi ini memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2024 mendatang," ucapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pendampingan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun 2024 secara hybrid. Fokusnya adalah memastikan seluruh satuan kerja Kemenkumham se-Sulawesi terlibat aktif dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa.

Sebagai informasi, Jakarta.kemenkumham.go.id memberikan definisi dokumen yang diperlukan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi acuan utama. Persyaratan melibatkan Surat Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha, status wajib pajak yang valid, dan berbagai dokumen lainnya.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Tingkatkan Fungsi Humas

Para peserta diminta untuk menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang mencakup komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. Mereka juga diharapkan untuk mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.

Dalam bagian pernyataan peserta, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Badan usaha juga tidak boleh dalam sanksi daftar hitam, dan keikutsertaannya tidak boleh menimbulkan pertentangan kepentingan. Semua ini menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan konsorsium atau kerjasama operasi juga diatur dengan ketat, memastikan perjanjian tertulis untuk semua bentuk kerjasama. Pengalaman, tenaga ahli, tenaga teknis, dan kemampuan menyediakan fasilitas serta perlengkapan juga menjadi syarat kualifikasi yang tidak dapat diabaikan. (A-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS