Banyak Pejabat Kena OTT, KPK Gandeng APH Gelar Pelatihan

Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia

Selasa, 22 Maret 2022

0 dilihat

Gubernur Sultra, Ali Mazi dalam memberikan pidatonya. Foto: Nur Khumairah Sholeha Hasan/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Maraknya pejabat kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena kasus korupsi, KPK gandeng aparat penegak hukum, dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya beberapa kepala daerah di Kota Kendari terjaring kasus korupsi, di antaranya mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, Calon Gubernur Sultra, Asrun, Mantan Gubernur Sultra, Nur Alam, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara, Andi Azis atas kasus pertambangan, Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendari, Fatmawati Faqih serta pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

Karena hal itulah membuat KPK ingin memperkuat kinerjanya serta menggandeng beberapa aparat penegak hukum (APH) serta beberapa kepala daerah.

Kegiatan ini diawali oleh laporan persiapan pelaksanaan dari Pelaksana harian (Plh) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, oleh Jarot Faizal selaku ketua panitia penyelenggara.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyampaikan, pentingnya sinergi antara APH, pemerintah provinsi dengan KPK.

Baca Juga: Di Ujung Jabatan, Wali Kota Kendari Sebut Pembangunan Tak Boleh Berhenti

Pelatihan ini diadakan selama 4 hari, terhitung sejak 22-25 Maret 2022 yang diikuti oleh peserta yang berjumlah 80 orang.

Peserta tersebut juga terdiri dari Bareskrim Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sultra, Jampidsus Kejaksaan RI, Jampidmil Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sultra, serta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra, Hakim Tipidkor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Auditor dari Inspektorat Provinsi Sultra.

Baca Juga: Heboh Minta 300 Ayat Al-Quran Dihapus, Muballigh Sultra: Ini Dampak Sistem Demokrasi

Sebelum kegiatan pelatihan APH dibuka oleh Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, dia mengatakan KPK adalah lembaga independen.

Ali Mazi menambahkan, jika peran pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana korupsi demi terciptanya wilayah yang bebas korupsi di Provinsi Sultra

"Dengan adanya kegiatan ini, peserta diharapkan dapat membantu kinerja KPK menjadi lebih baik, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara," ucap Ali Mazi. (C)

Reporter: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Kardin