Enam Fraksi DPRD Sorot Pembangunan Infrastruktur di Kolaka Utara
Muh. Risal H, telisik indonesia
Selasa, 15 Agustus 2023
0 dilihat
Paripurna DPRD Kolaka Utara penyerahan rancangan KU PPAS tahun 2023. Foto: Diskominfo Kolaka Utara
" Enam fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyoroti beberapa item pembangunan infrastruktur. Mulai dari bangunan jembatan, jalan, hingga talud pemecah ombak "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Enam fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyoroti beberapa item pembangunan infrastruktur. Mulai dari bangunan jembatan, jalan, hingga talud pemecah ombak.
Usulan atau pandangan fraksi-fraksi tersebut, disampaikan langsung di depan Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Parinringi dan para kepala OPD saat paripurna penyerahan rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (KU PPAS) tahun 2023, Senin (14/8/2023) di ruang paripurna DPRD.
Menurut Ketua Fraksi PDIP, Nasir Banna, pandangan atau usulan fraksi-fraksi yang disampaikan di setiap rapat paripurna DPRD, merupakan aspirasi masyarakat Kolaka Utara yang diserap melalui reses.
Karena itu, agar program prioritas yang tertunda tahun ini menjadi program prioritas tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi polemik bagi anggota dewan saat melakukan reses.
Baca Juga: Lebih 4000 Warga Kolaka Utara Teridentifikasi Miskin Ekstrem
"Misal jembatan Lawaki Jaya. Ini tiap tahun masuk program, bahkan mulai tahun 2016 tapi sampai tahun ini belum terealisasi. Kondisinya pun sudah sangat membahayakan keselamatan masyarakat," terangnya.
Fraksi PDIP juga mengusulkan agar imam desa diberikan insentif dari daerah, serta SK pengangkatannya tidak lagi melalui pemerintah desa, melainkan langsung dari Bupati Kolaka Utara.
Usulan sama datang dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengaspalan Jalan Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih.
"Ini dari dulu tidak pernah teraspal," kata Ketua Fraksi Demokrat, Sabrie bin Mustamin.
Dinas PUPR juga diminta melakukan perbaikan jembatan yang berada di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih. Jembatan itu sangat vital bagi masyarakat setempat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Sementara Fraksi PPP, kembali mengingatkan pemerintah daerah agar jembatan yang terletak di Desa Lawaki Jaya, Kecamatan Tolala jadi program prioritas pada perubahan anggaran 2023.
"Jembatan ini tidak hanya menjadi infrastuktur untuk kebutuhan masyarakat Kolaka Utara, tetapi juga menjadi akses yang menghubungkan Kolaka Utara dengan Kabupaten lain," ujar Ketua Fraksi PPP, Mustamrin Saleh.
Selanjutnya, Fraksi Karya Indonesia Raya yang merupakan gabungan dari Partai Golkar dan Gerindra meminta Dinas PUPR dapat mengakomodir usulan normalisasi sungai di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD tahun 2024.
"Pinggiran sungai mulai tergerus air," urai Adi Putra.
Terkat abrasi pantai di Desa Pitulua dan Desa Walasiho lanjutnya, agar Dinas PUPR Kolaka Utara dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan talud di dua desa tersebut menggunakan DAU tahun 2024.
Usulan serupa dikemukakan Fraksi PBB, kata Ketua Fraksi PBB, Sudarmin. Sehubungan dengan aspirasi masyarakat mereka mengusulkan pemerintah daerah memperhatikan bantaran sungai Pitulua dan jembatan Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua.
Kondisi jembatan saat terancam ambruk akibat tergerus aliran di bagian pondasi bawah. Bila penanganan lambat, maka kerusakan akan semakin parah.
"Perlu diketahui, jembatan tersebut merupakan akses penting. Selain akses penghubung antar desa juga akses menuju objek wisata pantai berova," tegasnya.
Fraksi PKB meminta, pemerintah daerah memperhatikan berbagai fasilitas umum dibangun menggunakan APBD Kolaka Utara yang sedikit terbengkalai.
Baca Juga: Pemda Kolaka Utara Prioritaskan 8 Item Kegiatan pada Perubahan Anggaran 2023
"Fraksi PKB meminta agar penganggaran pada tahun 2024, memaksimalkan pemeliharaan fasilitas umum dalam Kota Lasusua dan penerangan jalan," ujar Burhanudin.
Mereka juga meminta perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kolaka Utara, memperhatikan pelayanan air bersih di wilayah Kecamatan Watunohu khususnya Desa Sapoiha yang selalu mengalami kendala.
"Sangat dibutuhkan perhatian secara khusus," pintanya.
Fraksi PKB juga meminta Dinas Perumahan dan Pertamanan bekerja lebih aktif dan agresif kepada pihak PLN, untuk pengadaan dan pergantian infrastruktur tiang listrik di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyongsong Indonesia terang. (A-Info)
Penulis: Muh Risal H
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
