Traktor Tak Kunjung Disalurkan, Masyarakat Tani Motaha Gelar Unjuk Rasa

Ashar Hamka, telisik indonesia

Selasa, 01 Maret 2022

0 dilihat

Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Petani Desa Motaha-Lamoen, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konsel. Foto: Ashar Hamka/Telisik

KONAWE SELATAN, TELISIK.ID - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Konawe Selatan tengah mendapat sorotan.

Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Petani Desa Motaha-Lamoen, menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (1/3/2022).

Tuntutan massa aksi yang menyambangi Kantor Bupati Konawe Selatan itu untuk mempertanyakan kepastian unit traktor bantuan dari Kementerian Pertanian yang hingga kini belum kunjung disalurkan kepada kelompok tani di daerah mereka.

Saiman dan Abdul Malik yang berorasi mewakili para pengunjuk rasa mengatakan, usulan bantuan yang disetujui Kementerian Pertanian itu sudah ada sejak tahun 2021.

“Kedatangan kami kesini untuk mendesak agar diserahkan ke lokasi kelompok tani. Untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat. Jangan dihalangi apalagi mau dialihkan ke tempat lain, “ ujarnya.

Setelah berorasi sejenak, Wakil Bupati Konsel Rasyid, S.Sos yang menemui pengunjuk rasa mengapresiasi kedatangan dan tuntutan para petani.

Namun di awal dialog, pasangan H Surunuddin Dangga ini tak mengetahui persis duduk persoalannya. Pasalnya, waktu kejadian di tahun 2020, sedangkan pasangan akronim SUARA ini bertugas di tahun 2021.

Baca Juga: Operasi Keselamatan Anoa 2022, Utamakan Persuasif dan Edukatif

Olehnya itu, Rasyid menyerahkan dialog dimulai dari Mantan Kadis TPHP Konsel Hidayatullah SP, M.Si yang turut mendampingi menemui para pengunjuk rasa.

Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Plt Kadis Kominfo itu untuk memaparkan jikalau apa yang menjadi kerisauan para pengunjuk rasa adalah kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas TPHP dengan para ketua kelompok yang mestinya mendapat bantuan.

Pak Hidayat, sapaan akrabnya, sedikit menguraikan dalam administrasi penentuan kelompok penerima bantuan tersebut, ia merasa jikalau tanda tangannya telah disalahgunakan. Namun, untuk mencari solusi yang terbaik buat daerah, ia saat itu tak mempersoalkannya. Hanya meminta kepada pihak kelompok agar kembali membuat proposal. Dengan tujuan tertib administrasi dan tidak ada persoalan di kemudian hari.

Dia memastikan keempat unit traktor bantuan yang dipersoalkan masih ada tersimpan di Dinas TPHP Konsel dan belum tersalurkan. Di mana, komitmen yang dibangun pihaknya ketika itu, penyaluran bantuan ke kelompok masyarakat tani tak dipungut biaya alias gratis.

Baca Juga: 400 Kuota PPPK Guru di Bombana Belum Terisi, Pemda Tunggu Informasi Seleksi Tahap III

“Kami juga menyayangkan kenapa baru sekarang ketemu dengan ketua kelompoknya,“ ujarnya.

Mendapat penjelasan singkat itu, Wabup Konsel, memberikan deadline waktu selama dua minggu ke depan pada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikannya. Agar traktor bantuan Kementerian Pertanian itu dapat segera disalurkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perihal adanya penyalahgunaan tanda tangan kepala dinas saat itu, Rasyid menyerahkan sepenuhnya pada yang bersangkutan. Dalam hal ini mantan Kadis TPHP Hidayatullah. Usai berdialog dan mendapat penjelasan, massa berangsur-angsur membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. (A)

Reporter: Ashar Hamka

Editor: Haerani Hambali